Sekda Kalteng: Optimalkan exavator mini untuk buka lahan petani

Palangka Raya (ANTARA) - Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota mengoptimalkan exavator mini untuk membuka dan membersihkan lahan milik masyarakat, khususnya petani agar tidak ada yang melakukan pembakaran lahan.

Permintaan itu disampaikan saat memimpin rapat koordinasi Pembentukan Satgas dan Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Keadaan Darurat Bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) se-Kalteng 2019, di Palangka Raya, Selasa.

"Exavator kan sudah diberi Pemerintah Pusat melalui Provinsi. Jadi, manfaatkan itu untuk membantu masyarakat membersihkan ataupun membuka lahan," kata Fahrizal.

Menurut dia, terjadinya karhutla di provinsi ini bukan semata-mata akibat pengaruh alam, melainkan sebagian akibat ulah orang yang membuka lahan pertanian dengan cara membakar. Hal itulah yang mendasari pemerintah memberikan exavator mini, agar tidak terjadi lagi pembakaran lahan.

Fahrizal mengatakan pemerintah se-Kalteng juga perlu mendorong dan memotivasi aparatur serta masyarakat desa membentuk kelompok peduli api. Kelompok itulah yang nantinya menjadi garda terdepan petugas penanggulangan karhutla, sehingga kebakaran yang terjadi tidak membesar.

"Di Kalteng kan tidak ada gempa, maupun tanah longsor. Potensi tsunami juga tidak ada. Hanya satu berkenaan dengan bencana kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di Kalteng. Inilah yang diperhatikan secara menyeluruh oleh semua perangkat terkait," ucapnya.

Selain meminta pengoptimalan exavator mini dan pembentukan kelompok peduli api, pemerintah kabupaten/kota yang belum ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), agar segera membentuknya. Sebab, sampai sekarang ini masih ada beberapa kabupaten yang belum ada BPBD.

Sekda Kalteng itu mengatakan Kabupaten Sukamara sampai sekarang belum ada, tapi sudah mengusulkan pembentukan. Sedangkan di Kabupaten Barito Timur, sama sekali belum ada mengajukan pembentukannya.

"Apabila Kalteng mampu mencegah karhutla dengan sangat baik, maka tidak menutup kemungkinan menjadi nilai tambah bagi provinsi ini sebagai calon ibu kota pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," demikian Fahrizal.