Berlin (ANTARA News) - Negara-negara besar dunia pada Selasa (22/1) menyetujui garis besar resolusi sanksi baru terhadap Iran, tapi para diplomat mengatakan rancangan itu tidak memuat langkah hukuman ekonomi yang Amerika Serikat (AS) desakkan. Menteri Luar Negeri (Menlu) Jerman, Frank-Walter Steinmeier, mengatakan bahwa setelah pertemuan hampir dua jam dengan timpalannya dari Inggris, Cina, Perancis, Rusia dan AS itu bahwa rancangan baru tersebut akan disampaikan pada Dewan Keamanan PBB dalam beberapa pekan yang akan datang. "Kami bersatu dalam pendapat bahwa Iran yang bersenjatakan nuklir akan memiliki konsekuensi dramatis bagi Timur Tengah dan jauh lagi," kata Steinmeier. "Hari ini kami bersama-sama menyetujui mengenai isi dari satu resolusi baru. Jerman, Prancis dan Inggris akan mengajukan rencangan resolusi itu dalam beberapa pekan yang akan datang yang akan dibicarakan dengan para anggota Dewan Keamanan," ujarnya. Barat telah terlibat dalam pertikaian diplomatik dengan Iran sejak 2002 dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) telah menerapkan dua set sanksi terhadap negara Islam itu, pada Desember 2006 dan Maret 2007. Kekuatan Barat menduga Iran memburu bom atom, tapi Iran mengatakan, pekerjaan nuklirnya adalah untuk pembangkit listrik damai. AS telah memelopori gerakan satu bulan lamanya bagi sanksi baru itu dan telah mendesakkan resolusi baru itu untuk menerapkan larangan berbisnis dengan bank-bank negara penting Iran. Namun, upaya itu tampaknya telah gagal. Rusia dan Cina, keduanya mitra dagang Iran, telah memperkeras penentangan mereka terhadap sanksi keras sejak laporan intelijen AS bulan lalu mengatakan Iran telah menghentikan program senjata nuklirnya pada 2003. Iran telah berjanji sebelumnya Selasa bahwa sanksi baru itu tidak akan menghentikannya untuk mengejar "hak sah dan masuk akal"-nya atas energi nuklir. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008
