Cirebon (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR, Yuddy Chrisnandy, meminta agar gagasan Pembentukan Propinsi Pantura yang terlepas dari Jawa Barat harus didahului dengan kajian matang dari sudut pendapatan asli daerah, demografi dan protensi pengembangan ekonomi. "Saya tidak bisa setuju atau tidak, tetapi gagasan itu cukup baik yaitu bertujuan agar Pantura Jabar bisa dikelola secara baik, dan untuk mencapai itu perlu tahapan yang dimulai dari kajian ilmiah," katanya, seusai memberikan bantuan sembako dan obat-obatan kepada korban banjir di Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Selasa. Menurut Yuddy, politisi Golkar asal Dapil 7 Jabar itu, perlu dikaji apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari daerah yang akan bergabung sudah mempunyai kelayakan untuk membiayai sebuah propinsi baru yang membutuhkan biaya besar. "Jangan sampai kalau kemudian diwujudkan akhirnya menjadi beban daerah dan kembali mengandalkan dukungan dana APBN," katanya Yuddy yang juga ketua Yayasan Badar. Jika APBD daerah yang bergabung dinilai sudah memadai untuk membiayai sebuah propinsi, maka sudah tidak ada lagi alasan untuk pemekaran. "Jadi harus ada feasibiliti study yang bisa menjelaskan bahwa Pantura memang layak berpisah dari Jawa Barat," katanya. Ketika ditanya, tuntutan pemisahan antara lain didasarkan pada kurang perhatian Pemprov Jabar dalam membangun Pantura, Yuddy menjelaskan bahwa hal itu merupakan "otokritik" bagi Pemprov Jabar agar prioritas pembangunan tidak hanya terpaku pada Bandung dan Priyangan saja. "Pantura yang merupakan gudang kemiskinan harus diberdayakan dan dibangun sentra-sentra ekonomi baru sehingga akhirnya bisa tumbuh seiring dengan daerah lain di Jawa Barat," katanya. Pada kesempatan terpisah, hal senada juga dikatakan PRA Arief Natadiningrat yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bahwa pemekaran wilayah merupakan hak sebuah daerah, namun semua itu perlu kajian matang agar proses pembentukannya tidak menambah beban anggaran daerah. "Saat ini perlu komitmen Gubernur Jabar untuk mendorong pembangunan dan pemberdayaan di Pantura agar bisa maju seperti daerah Bandung dan sekitarnya," katanya. Momentum yang tepat untuk menuntut perhatian lebih banyak adalah pada ajang Pilkada Gubernur Jabar secara langsung yang akan diselenggarakan 13 April 2008 mendatang. "Pilihlah Gubernur yang berjanji membangun Pantura lebih maju. Kalau rakyat merasa diperhatikan pasti pemekaran juga merupakan hal yang dianggap tidak terlalu penting," katanya. Sementara Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Cirebon Soleh Buchori mengatakan, wilayah Pantura lebih didominasi penduduk bermatapencaharian pertanian dan perikanan tangkap sehingga siapapun calon Gubernur yang mempunyai kepedulian terhadap petani dan nelayan maka pihaknya siap mendukung. "KTNA Cirebon akan menggagas pertemuan KNTA wilayah Pantura, karena kunci kemajuan Pantura ada di tangan pertanian dan kelautan yang potensi belum tergarap maksimal. Kalau nasib petani dan nelayan masih begini-begini saja maka lebih baik membentuk propinsi sendiri," katanya. (*)
Copyright © ANTARA 2008
