Jakarta (ANTARA News) - Mantan Menko Perekonomian RI, Dr Kwik Kian Gie, di Jakarta, Selasa, menyatakan skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sarat dengan negosiasi politik. Karena itu, kepada wartawan yang mewawancarainya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kwik Kian Gie, mempertanyakan akan dibawa ke mana interpelasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang digagas beberapa anggota DPR RI. Kwik Kian Gie hadir pada peluncuran buku karya anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Marwan Batubara, berjudul "Skandal BLBI: Ramai-ramai Merampok Negara", di salah satu ruang DPD RI di Kompleks Gedung Parlemen. Kepada pers, berkali-kali Kwik Kian Gie melemparkan sejumlah pernyataan yang intinya mempertanyakan keseriusan pihak parlemen (melalui langkah interpelasinya) untuk mengurai benang kusut masalah BLBI sebagai skandal nasional karena telah merugikan negara sekitar Rp650 Triliun. Menanggapi adanya anggapan sementara kalangan tentang saratnya negosiasi di balik interpelasi BLBI itu, Kwik Kian Gie tidak bisa memungkirinya. Karena itu, dia meragukan kemampuan DPR RI mengurai benang kusut masalah BLBI terebut. "Saya melihat upaya itu hanya sebagai kepura-puraan DPR RI merespon desakan kencang masyarakat. Jadi, menurut saya persoalan BLBI ini jelas tidak akan selesai di DPR RI," tandas Kwik Kian Gie. Menjawab pertanyaan, apakah negosiasi-negosiasi politik di balik pengusutan DPR RI atas kasus BLBI itu berkait dengan Pemilu 2009, secara diplomatis ia mengatakan masih sulit menerka secara langsung ada-tidaknya keterkaitan tersebut. "Mungkin saja ada hubungannya, dalam arti supaya rakyat tidak terlampau berprasangka negatif pada DPR RI untuk isu BLBI ini," jelasnya. Sementara itu, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Prof Sri Edi Swasono, mengatakan interpelasi DPR RI soal BLBI sebagai "lagu lama" yang memang harus selalu diteriakkan para wakil rakyat. Sebab, menurutnya, telah berulang-ulang hal ini dipersoalkan, berulang pula kasus itu kandas di tengah jalan. "Skandal BLBI adalah konspirasi global untuk merampok rakyat Indonesia dan menaklukkan bangsa ini secara teritorial, hingga akhirnya berbagai sumberdaya yang ada pada bangsa ini bisa dikuras. Ini kejahatan perbankan terbesar di dunia," tandas Sri Edi Swasono. Ironisnya lagi, demikian Sri Edi Swasono, pemerintah dan DPR RI tidak berdaya menghadapi konspirasi itu.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2008
