Khofifah dan Gus Ipul singgung revitalisasi makam di sela halalbihalal

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan mantan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf menyinggung revitalisasi makam saat keduanya bertemu di sela halal bihalal di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Selasa.

"Iya tadi saat bersilaturahim, lalu ngomong-ngomong tentang persoalan makam," ujar Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, kepada wartawan usai bertemu gubernur.

Silaturahim keduanya merupakan pertemuan kali kedua usai Khofifah resmi menjadi gubernur, yang pertemuan pertama dilakukan tidak lama setelah proses pelantikan pertengahan Februari 2019.

Keduanya pernah terlibat dalam persaingan di Pilkada Jatim 2018, namun pada prosesnya dimenangkan Khofifah yang saat itu berpasangan dengan Emil Elestianto Dardak.

Usai Pilkada, Gus Ipul yang menggandeng Puti Guntur Soekarno sebagai wakilnya mengakui keunggulan Khofifah-Emil dan menerima hasil Pilkada sekaligus menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan demi masyarakat Jatim agar semakin sejahtera.

Pada kesempatan silaturahim yang juga didampingi Emil Dardak, Gus Ipul mengatakan bahwa secara umum, makam belum menjadi perhatian dan terkesan angker, padahal merupakan rumah masa depan semua manusia.

Gus Ipul yang juga ketua PBNU itu menceritakan revitalisasi makam yang ada di Dusun Jeruk, Ledug, Kabupaten Pasuruan, atau yang berada di areal wisata halal "Ngopibareng Pintulangit".

Mantan menteri pembangunan daerah tertinggal itu mencontohkan upayanya mengubah makam dari kesan angker menjadi sangat indah sehingga membuat warga betah berdoa di dalam kompleks makam, bahkan menjadi arena swafoto.

Di makam Ledug seluruh batu nisan diganti dengan baru dan seragam, lalu rumput makam diganti rumput taman, lampu-lampu hias juga dipasang di pepohonan besar, termasuk tempat khusus berdoa bagi peziarah, tempat parkir, toilet serta kantor pengelola makam juga direvitalisasi.

"Masalah makam umum cukup serius dan memerlukan perhatian khusus. Apalagi saat ini juga sering ditemukan gesekan sosial tentang boleh atau tidaknya warga tertentu dimakamkan di kompleks makam. Jadi, pemerintah harus ikut mengatur soal makam ini," katanya.

Sementara itu, Gubernur Khofifah mengaku juga memiliki pandangan sama, bahkan sempat mengeluhkan persoalan makam, semisal panjangnya proses untuk membersihkan makam keluarga.

Karena itulah orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut setuju pemerintah harus punya perhatian lebih terhadap pengelolaan makam melalui kebijakan yang tepat dan pemberian anggaran melalui dana desa. "Ini memang wewenang kabupaten/kota, tapi makam memang harus distandarisasi," kata mantan menteri sosial tersebut.*