Sekda: Pemkot Samarinda fokus atasi dampak banjir

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Kota Samarinda mengajak warganya untuk bersabar menghadapi musibah banjir yang melanda daerah setempat dan terus berdoa agar air bisa segera surut .

Sekretaris Kota Samarinda, Sugeng Chairudin kepada wartawan di Samarinda, Selasa mengatakan banjir yang melanda Kota Samarinda akibat tingginya curah hujan tinggi 70 milimeter, sehingga volume air di hulu Sungai Mahakam tinggi dan pasang dalam.

"Kita memahami masyarakat sedang kesusahan menghadapi banjir, namun dipastikan Pemkot Samarinda fokus terhadap upaya penanggulangan dan mengatasi dampak banjir bersama seluruh OPD.

"Pemkot tidak meninggalkan, tapi ada bersama masyarakat menanggulangi banjir mari bersabar menghadapi ini semua anggap sebagai bencana dan cobaan bersama," ujar Sugeng Chairudin saat menjadi narasumber dialog interaktif melalui siaran RRI Samarinda, Senin (10/6).

Menurut dia, tidak sedikit jajaran Pemkot Samarinda, termasuk pejabat eselon II dan III menjadi korban terdampak banjir, artinya tidak mungkin Pemkot Samarinda meninggalkan masyarakat terdampak banjir yang juga bagian Pemkot Samarinda.

Lebih dari itu, Pemkot sudah menetapkan bakal memberikan bantuan bagi 15 ribu warga Samarinda terdampak banjir, bagaimana bisa makan tiga kali sehari, evakuasi, dan pelayanan kesehatan karena sudah ada yang gatal-gatal dan diare.

Sebagai penunjang, Puskesmas terdekat terdampak banjir diminta turun memberikan bantuan. "Sedangkan bantuan pascabencana kita akan berikan bantuan membersihkan rumah dan sebagainya," yakinnya.

Terkait penanganan banjir, dia mengaku Pemkot sudah merencanakan optimalisasi Waduk Benanga, sebab dari 130 hektare hanya 20-23 persennya yang bisa operasional sehingga kurang optimal dalam menampung air.

"Ini PR. dan kita sudah konsultasi dengan Pemprov Kaltim dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III untuk pengerukan Waduk Benanga, kalau dikucurkan anggarannya Insya Allah dapat meminimalisir terjadinya banjir," sebutnya.

Ditambahkan, Wali Kota Samarinda sudah "berlari-lari" mencari dana ke pusat untuk penanggulangan banjir, hanya saja dalam pelaksanaannya program penanganan banjir banyak terkendala masalah aturan.

Diantaranya terkait normalisasi Sungai Karang Mumus dan Pasar Segiri, tidak bisa dilakukan karena aturan tidak memperbolehkan memberikan ganti rugi bagi masyarakat untuk relokasi dari bantaran sungai. "Kalau mau pergi tanpa kompensasi bisa, anggaran siap di provinsi untuk normalisasi sungai," katanya.

Sedangkan program jangka panjangnnya, kata dia, hasil diskusi merekomendasikan sudah saatnya membentuk banjir kanal urata 50-60 meter baru untuk memotong aliran air agar tidak langsung ke kota.

Termasuk dibutuhkan komitmen bersama mematuhi RTRW yang ditetapkan dalam melaksanakan pembangunan, tidak membangun daerah rawan bencana banjir dan longsor, serta daerah resapan.

Untuk diketahui, Kota Samarinda sejak 9 Juni 2019 dikepung banjir akibat guyuran hujan dan air pasang, hingga berita ini dibuat beberapa ruas jalan di Kota Samarinda diketahui masih tergenang air dan cenderung bertambah parah mencapai pinggang hingga dada orang dewasa.