Jakarta (ANTARA News) - Kepemilikan saham pemerintah di PT Bank Bukopin yang hanya minoritas atau di bawah 51 persen akan dipertahankan terkait keterlibatan Bukopin dalam penyaluran kredit untuk perkembangan koperasi dan UKM di Tanah Air. "Bukopin mempunyai peran dalam pengembangan koperasi jadi negara masih tetap harus mempunyai (saham) di sana," kata Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil, di Jakarta, Selasa. Sebelumnya, Bukopin bersama dengan BUMN lainnya yang kepemilikan saham negara minoritas atau kurang dari 51 persen yaitu PT JIEP, PT SIER, dan Rekayasa Industri masuk dalam daftar BUMN yang akan diprivatisasi atau dilepas saham pemerintahnya pada 2008. "Saat ini sudah diputuskan BUMN dikeluarkan dari program tahunan privatisasi 2008," katanya. Menurut dia, selain berperan dalam pengembangan koperasi dan UKM, Bukopin juga memiliki program yang mendukung pemerintah yaitu Swamitra. Oleh karena itu,pemerintah akan tetap mempertahankan ekuitas (kepemilikan saham) sebagai bentuk permintaan dukungan terhadap Bukopin agar tetap menyalurkan kredit untuk perkembangan koperasi dan UKM. Sebaliknya, pemerintah akan memasukkan sejumlah BUMN dengan ekuitas pemerintah minor dalam daftar privatisasi 2008. Sejumlah BUMN minoritas yang akan dilepas sahamnya adalah PT Atmindo (kepemilikan pemerintah 36,6 persen), PT Intirub (kepemilikan pemerintah 9,9 persen), Hotel Indonesia (1,3 persen), PT Kertas Blabak (0,84 persen), PT Kertas Basuki Rahmat (0,84 persen). Pelepasan saham kesemua BUMN minoritas tersebut telah dibahas sejak 2003 dan direncanakan rampung 2008.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2008
