Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi DKI menyatakan rencana penanggulangan banjir di ibukota yang selama ini telah disusun bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus direvisi karena berubahnya kondisi alam dan lingkungan. "Untuk mengantisipasi pemanasan global yang mengakibatkan peningkatan permukaan air laut, pemerintah DKI telah meminta kepada pemerintah pusat untuk melakukan rreview masterplan pengendalian banjir," kata Gubernur DKI Fauzi Bowo saat membacakan rencana pembangunan jangka menengah daerah DKI 2007-2012 di Jakarta, Senin. Gubernur DKI menyatakan, perubahan kondisi lingkungan dan alam harus diantasipasi dengan melakukan penyesuaian sejumlah rencana termasuk rencana penanggulangan banjir. "Upaya pengendalian banjir harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir dengan melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di sekitar Jakarta," katanya. Fauzi juga menyatakan, sesuai kewenangan yang dimiliki, pemerintah pusat perlu mendorong upaya yang konsisten melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana pengendalian banjir seperti kanal banjir barat, kali Krukut dan kali Pesanggrahan. "Pemerintah pusat juga diminta konsisten untuk melaksanakan konservasi sumber daya air di hulu agar air yang mengalir akibat curah hujan yang tinggi dapat diminimalisir," ujar Fauzi. Ia juga mengajak pemerintah daerah di sekitar Jakarta untuk mengendalikan pemanfaatan lahan, pemeliharaan sungai, serta penyediaan lahan untuk waduk retensi dengan prinsip saling menguntungkan dengan DKI. "Pemerintah DKI sendiri dalam lima tahun yang akan datang akan melaksanakan pembangunan, peningkatan, normalisasi, pemeliharaan serta pengoperasian sarana dan prasarana pengendali banjir dan drainase," tegasnya. Termasuk dalam rencana Pemprov DKI adalah perbaikan dan mengembangkan sistem polder dan penyelesaian kanal banjir timur. (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008