Politikus PAN: Usul pembubaran koalisi pendapat sepihak Demokrat

Jakarta (ANTARA) - Politikus Partai Amanat Nasional Saleh Partaonan Daulay mengatakan usul pembubaran koalisi merupakan pendapat sepihak dari Partai Demokrat.

"Itu pendapat sepihak partai Demokrat. Mungkin Demokrat melihat bahwa mereka sudah tidak lagi bagian dari koalisi," kata Saleh dihubungi di Jakarta, Senin.

Sebelumnya Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik mengusulkan koalisi Pilpres dibubarkan agar menurunkan tensi politik akar rumput.

Saleh menilai mungkin Demokrat menginginkan keluar koalisi karena ada tawaran yang lebih baik. Menurut dia, nada usulan keluar atau pembubaran koalisi terlihat banyak disampaikan oleh para pengurus demokrat.

"Tentu ada target dan sasaran yang mau dicapai. PAN tidak bisa mencampuri sikap politik partai lain. Kami menghargai semua pilihan yang ada," ujar dia.

Dia menekankan apa yang dilakukan Demokrat saat ini adalah hal yang sah dan menjadi hak Demokrat. Dia menyatakan koalisi didasarkan atas kesadaran dan kerelaan semua pihak.

"Tidak ada paksaan sedikit pun. Dulu mereka juga gabung atas keinginan sendiri. Nah, sekarang kalau mau pisah, itu juga boleh atas keinginan sendiri," jelasnya.

Dia mengatakan pada dasarnya koalisi tidak perlu dibubarkan. Pada saatnya nanti masing-masing partai memiliki hak menentukan sikap politik terhadap pemerintahan ke depan.

Dia menyampaikan PAN juga suatu saat bisa saja menetapkan pilihan politik sendiri dan tidak bisa dicampuri pihak lain.

"Biar nanti masyarakat yang memberi penilaian kepada semua partai yang ada. Masyarakat saat ini sedang melihat, mendengar, dan menyimak semua jalannya proses demokrasi. Mereka tentu sudah sangat cerdas untuk membaca seluruh sikap dan kebijakan politik masing-masing parpol," jelasnya.

Lebih jauh dia menilai agar Demokrat sebaiknya mengambil posisi dan pilihan politik sendiri dan tidak perlu memberikan pernyataan yang tidak menyejukkan.

"Saya kira demokra memiliki masalah tersendiri dengan Prabowo-Sandi. Jika itu betul, sebaiknya disampaikan langsung, tidak perlu diumbar di publik. Kalau diumbar, orang pasti akan menduga ada manuver tertentu untuk mendapatkan sesuatu," ujar dia.

"Kalau mau pergi baik-baik silahkan. Kalau membubarkan koalisi, harus dibicarakan lintas koalisi. Kalau mau pergi sendiri, saya kira itu hak. Silahkan saja," katanya.