NasDem kritisi Pemkot Palu terkait lambannya penanganan sampah

Palu (ANTARA) - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat (NasDem) Sulawesi Tengah mengkritisi Pemerintah Kota Palu terkait lambannya penanganan sampah untuk menciptakan kebersihan kota.

"'Gali gasa', jargon Wali Kota Palu Hidayat mengenai kebersihan kota terkait penanganan sampah dan lingkungan. Namun, hanya sebatas jargon, tidak terimplementasi dengan baik," kata Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Sulawesi Tengah (Sulteng) Muslimun, di Palu, Senin.

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat kota-kota yang mendapat nilai paling rendah dalam penilaian program Adipura periode 2017-2018 sebagai daerah terkotor.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya KLHK Rosa Vivien Ratnawati mengatakan Medan merupakan kota terkotor untuk kategori metropolitan, sementara Bandar Lampung dan Manado merupakan daerah terkotor untuk kategori kota besar.

Selain itu, Sorong, Kupang, dan Palu merupakan kota sedang paling kotor, sedang Waikabubak di Sumba Barat, Waisai di Raja Ampat, Ruteng di Manggarai, Kabupaten Buol di Sulawesi Tengah, dan Bajawa di Kabupaten Ngada masuk dalam daftar kota kecil terkotor.

"(Kota terkotor mendapat) Penilaian paling rendah antar kota-kota Adipura yang kita nilai, kan ada 300 sekian kota yang kita nilai, dan itu adalah kota yang jelek," kata Rosa.

NasDem menilai, penilaian Adipura dari Kementerian KLHK menjadi bukti kegagalan Pemkot Palu mewujudkan kebersihan kota lewat jargon Wali Kota Palu Hidayat, "gali gasa".

NasDem, kata Muslimun, menganggap Pemkot Palu tidak dapat menyelesaikan problem terkait kendala dalam penanganan sampah. Misalnya, mengenai bak sampah, mobil/armada pengangkut sampah, jam atau waktu pengangkutan sampah, personel pengangkutan sampah, dan upah atau honor pengangkut sampah.

"Padahal ini masalah yang diketahui oleh Pemkot Palu. Masa setiap tahun berhadapan dengan masalah atau kendala yang sama. Kalau setiap tahun masalah yang sama muncul berulang-ulang, itu berarti tidak ada penyelesaian masalah," katanya.

Muslimun yang merupakan caleg DPRD Palu terpilih hasil Pileg 2019 itu mendesak Wali Kota Palu Hidayat untuk segera melakukan evaluasi terhadap Dinas Lingkungan Hidup.

"Hal itu perlu agar penanganan sampah untuk mewujudkan kebersihan Kota Palu, sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, tidak boleh lagi dengan masalah yang sama," katanya.