Surabaya (ANTARA News) - Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) menyatakan bahwa PT Lapindo Brantas telah menyiapkan tempat relokasi bagi korban lumpur dengan membangun pemukiman baru di Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, Jatim. "Kami sudah membahas rencana relokasi itu, bahkan bupati sudah memberikan izin dan menyiapkan tanahnya di Sukodono," kata Kepala Pokja Pemulihan Sosial BPLS Sutopo Wahyu Utomo kepada ANTARA di Surabaya, Minggu. Didampingi Kepala Pokja Perlindungan Sosial BPLS Bajuri Edy Cahyono dan Kepala Pokja Bantuan Sosial BPLS Slamet Priambodo, ia mengatakan rencana itu akan ditawarkan kepada korban lumpur dalam 3-4 bulan ke depan. "Penawaran akan dilakukan menjelang korban lumpur menerima sisa ganti rugi yang berjumlah 80 persen, tapi tawaran itu tidka memaksa, karena Lapindo hanya ingin mengumpulkan tetangga yang terserak, bahkan Lapindo juga menyiapkan fasilitas umum seperti pasar, sekolah, masjid, dan sebagainya," katanya. Menurut Kepala Pokja Perlindungan Sosial BPLS Bajuri Edy Cahyono, resettlement memang dicanangkan untuk menyelamatkan uang ganti rugi yang diterima, sebab uang ganti rugi yang berjumlah 20 persen terbukti habis untuk membayar utang dan kebutuhan konsumtif. "Saya tahu sendiri, karena saya juga bertugas mengawasi dan memantau proses ganti rugi yang dijalankan Lapindo, ternyata sejak 17 Januari lalu memang sudah 100 persen pengajuan ganti rugi yang selesai verifikasi dengan jumlah 12.114 bidang yang nilainya Rp700 miliar lebih," katanya. Oleh karena itu, katanya, resettlement akan menyelamatkan uang mereka dan menyelamatkan ikatan sosial yang pernah terjalin di antara korban lumpur, apalagi korban dari 12 desa yang tenggelam akan dirancang dengan sistem cluster, seperti cluster Siring, cluster Renokenongo, cluster Kedungbendo, dan sebagainya. Tentang bantuan sosial untuk korban lumpur yang tidak diurus Lapindo karena berada di luar desa terdampak, Kepala Pokja Bantuan Sosial BPLS Slamet Priambodo menambahkan mereka menjadi urusan BPLS, sebab tanggungjawab Lapindo khusus untuk korban pada desa yang terdampak lumpur. "Untuk korban di luar peta terdampak, kami akan membantu 50 mesin kupas atau parut kelapa pada 24 Januari mendatang yang merupakan bantuan dari anggaran 2007, sedangkan untuk anggaran 2008 akan diawali dengan survei guna memastikan ketrampilan yang sesungguhnya dibutuhkan korban lumpur di luar peta terdampak seperti buruh pabrik dan PKL," katanya.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2008
