Bangkok (ANTARA News) - Partai Kekuatan Rakyat (PPP), yang mendukung perdana menteri terguling Thaksin Shinawatra, Sabtu berencana akan membentuk pemerintah koalisi, untuk menutup drama politik selama 16 bulan setelah dia digulingkan. Pengumuman koalisi enam parti, diperkirakan akan diumumkan pukul 2:00 waktu setempat, akan mengakhiri ketegangan berpekan-pekan setelah pemilihan umum bulan lalu. "Kami bertekad melangkah ke depan untuk mengumumkan hal itu pada petang ini," kata Sekjen PPP, Surapong Suebwonglee, seraya menambahkan bahwa para perwakilan semua kelima mitra koalisi akan menghadiri konferensi pers. PPP menang dalam pemungutan suara dalam pemilihan umum 23 Desember, yang diadakan pertama kalinya sejak Thaksin digulingkan dalam kudeta tak berdarah September 2006. Tetapi pihaknya masih kekurangan suara untuk mencapai mayoritas di parlemen yang terdiri 480 kursi. Kemenangan mereka diancam oleh tantangan hukum yang diajukan Mahkamah Agung dan lusinan suara palsu yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (EC). Setelah sibuk dengan aktivitas resmi Jum`at, PPP mendapati dirinya bersih setelah pengadilan tinggi membebaskan ancaman-ancaman paling serius terhadap hal itu, dan para pejabat pemilu mengumumkan bahwa mereka telah melakukan pemeriksaan terhadap mereka. Koalisi akan memberikan pemerintah yang dipimpin PPP sekitar dia pertiga dari kursi-kursi di parlemen. Duapuluh kursi dibatalkan sebagai hasil penyelidikan Komisi Pemilihan Umum atas kecurangan dalam pemungutan suara, dan akan diisi melalui pemilihan lagi pada akhir bulan ini. Surapong mengatakan, parlemen tampaknya akan bersidang Senin, seraya menambahkan bahwa perdana menteri baru akan dipilih pada akhir pekan ini. Pembentukan pemerintahan baru yang dipimpin oleh sekutu-sekutu Thaksin diperkirakan akan memberikan pukulan berat kepada jenderal-jenderal militer yang dekat dengan kerajaan, yang tak ada henti-hentinya minta agar politisi miliuner yang flamboyant dan dinasti perusahaan itu disingkirkan. Setelah kudeta, Thaksin dan 110 letnan terbaiknya dilarang untuk berpolitik dan partainya, Thai Rak Thai yang dominan dilarang. Pihak penyelidik pilihan militer telah membekukan kekayaan senilai dua miliar dolar dan aset-asetnya, sementara tudingan kejahatan korupsi dituduhkan kepada Thaksin dan isterinya, demikian AFP.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
