Jakarta (ANTARA News) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Muhammad Nuh mengatakan perlu adanya wisdom (kebijaksanaan) dalam memberitakan mengenai sakit, masalah politik, maupun hukum terkait mantan Presiden Soeharto. "Melihat suatu kasus (dalam hal ini pemberitaan soal Soeharto), tidak hanya melihat hitam putih, tapi kacamata kebijaksanaan itu perlu digunakan. Kapan persoalan itu (persoalan hukum Soeharto) secara tepat kita selesaikan," kata Menkominfo usai pertemuan dengan direksi dan wartawan LKBN ANTARA serta beberapa wartawan dari media massa lainnya di Wisma ANTARA Jakarta, Kamis malam. Nuh mengatakan pemberitaan mengenai mantan Presiden Soeharto saat ini terbagi dari dua sisi yaitu sisi medis dan sisi politik serta hukum. "Sehingga saat tepat apa yang disampaikan oleh bapak presiden (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Red) kalau dari sisi sudut pandang politik dan hukum tidak tepat saatnya ini kalau gaduh membicarakan masalah itu, karena yang bersangkutan sedang sakit dan sakitnya semua orang bisa melihatnya," kata Menkominfo. Mengenai pendapat ahli komunikasi dari Universitas Indonesia, Effendi Ghazali bahwa pemberitaan mengenai Soeharto terasa berlebihan, Nuh mengatakan bahwa pendapat itu merupakan pendapat dari seorang ahli komunikasi. "Boleh saja seorang Effendi Ghazali mengatakan seperti itu, tetapi apa yang dilakukan oleh beliau pun orang lain juga melihat berlebihan, tetapi beliau terus melakukan seperti itu," kata Nuh tanpa menjelaskan lebih lanjut. Menkominfo mengatakan bahwa Effendi Ghazali pun perlu melakukan introspeksi terkait apa yang dia lakukan bila ahli komunikasi itu melihat bahwa pemberitaan mengenai Soeharto yang berlebihan. "Pelajaran yang paling berharga itu kan bahwa itu tidak pantas atau tidak patut bahwa itu harus introspeksi, kalau beliau merasakan itu berlebihan, kalau begitu jangan diteruskan. Kalau orang lain melihat pak Effendi Ghazali membuat suatu kegiatan, orang lain melihat bahwa apa yang dilakukan itu berlebihan," kata Nuh. Profesionalisme Dalam pertemuan bersama direksi dan wartawan LKBN ANTARA, Menkominfo mengharapkan agar media massa dapat meningkatkan profesionalisme wartawannya sehingga dapat menyebarkan berita yang berkualitas. Nuh melihat peningkatan profesionalisme wartawan bisa dilihat dari tiga variabel yaitu peningkatan kompetensi profesi, pemberian penghargaan dan hukuman (reward and punishment) serta sehatnya organisasi atau institusi media massa tempat wartawan tersebut bekerja. Ketika ditanya mengenai adanya lembaga media massa yang membiarkan wartawannya tanpa gaji, Nuh mengatakan pemerintah tidak dapat langsung mengintervensi hal tersebut. "Justru yang harus dibangun adalah lingkungannya melalui PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), Dewan Pers dan pemerintah siap membantunya, semata-mata agar informasi yang disampaikan ke publik itu berkualitas," kata Nuh. Menkominfo mengharapkan semua lembaga media massa mampu meningkatkan kesejahteraan karyawannya yang berujung pada meningkatnya kualitas informasi yang dihasilkan. Menurut dia, tantangan terbesar bagi seorang jurnalis adalah membuat tulisan yang dapat memberikan dampak yang positif dan kemuliaan dengan kesantunan bahasa sehingga akan membentuk budaya yang positif dan santun di masyarakat. "Tugas seorang jurnalis adalah bermuara untuk membangun kultur. Kultur yang dibangun berdasarkan kemuliaan, kesantunan," tambah Nuh. Nuh melihat LKBN ANTARA yang telah berusia 70 tahun dapat berperan untuk dapat mewarisi nilai-nilai kemuliaan dalam jurnalisme di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Nuh menyatakan bahwa LKBN ANTARA merupakan mitra strategis bagi Depkominfo dalam hal pemberitaan dan hal-hal yang terkait penyebaran informasi. "Keberadaan LKBN ANTARA, pemerintah melihatnya terutama Kominfo sebagai `strategic partner` (mitra strategis-Red) sehingga harus didorong terus mulai dari kemampuan kompetensi dari para jurnalisnya, kemampuan peralatan pendukung," kata Nuh. Dalam pertemuan dengan Direksi dan karyawan LKBN ANTARA, Nuh mengatakan LKBN ANTARA dapat menjadi mitra strategis bagi Depkominfo untuk menyebarkan informasi mengenai pemerintah ke daerah-daerah, sebelum nantinya bisa menjadi mitra strategis bagi departemn-departemen lainnya.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2008
