Jakarta (ANTARA News) - Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar menyatakan siap menstabilkan harga kacang kedelai yang meningkat tajam akhir-akhir ini, jika pemerintah menugaskannya. "Apapun yang diputuskan pemerintah, Bulog siap saja melaksanakan," kata Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar saat diskusi dengan Forum Komunikasi Wartawan Wapres (Forwapres) di Jakarta, Kamis. Diskusi yang mengambil tema "Ketahanan Pangan Nasional" tersebut menghadirkan Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kaman Nainggolan, Ketua Umum Asosiasi Perbenihan Indonesia Elda D Adiningrat dan Ketua Umum Kelompok Kontak Tani Nelayan Nasional Andalan (KTNA) Winarno Tohir. Menurut Mustafa, jika pemerintah memang menugaskan Bulog untuk melakukan hal itu, maka pendekatan yang akan dilakukannya adalah sebagai penyeimbang saja. Artinya, tambah Mustafa jika kebutuhan impor kedelai sebanyak 1,2 juta ton, Bulog sebaiknya hanya diberikan kewenangan impor sebanyak 50-60 persen. Sisanya, kata dia, diberikan kepada para pengusaha nasional. "Kalau 100 persen (impor kedelai diberikan) kepada Bulog, nanti (Bulog) menjadi lembaga tunggal monopoli, itu akan kurang bagus. Berikan kuota juga kepada pengusaha-pengusaha nasional. jadi kepada pengusaha swasta berapa, dan ke pada pemerintah (Bulog) berapa," kata Mustafa yang sebelumnya telah melaporkan masalah tersebut ke Wapres M Jusuf Kalla. Namun, Mustafa mengharapkan untuk tugas-tugas stabilisasi harga seperti kedelai, harus permanen bukan hanya bersifat "ad hoc". Ketika ditanyakan apakah ada negara lain selain Amerika Serikat (AS) yang telah dijajaki untuk impor kedelai ini, Mustafa mengaku telah melakukan penjajakan ke negara-negara lain seperti Argentina, Brasil ataupun Kanada. Namun diakuinya untuk Argentina dan Brasil kualitasnya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan Indonesia. Sementara Kanada memang memiliki kualitas kedelai yang bagus, tetapi masih ada kesulitan untuk mendapatkannya. Mustafa juga menjelaskan bahwa Presiden Yudhoyono memang telah memerintahkan Perum Bulog untuk menjajaki kemungkinan ikut menangani komoditas kedelai tersebut. Ia mengatakan, Bulog saat ini bisa saja ikut menangani empat bahan kebutuhan pokok seperti beras, jagung, terigu dan kedelai sebagaimana dulu Bulog juga menangani sembako. Sementara menyangkut adanya keinginan untuk mengembalikan Bulog seperti sebelumnya menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), atau BUMN, Mustafa menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan DPR. "Saya ditelepon komisi IV DPR, kelihatannya beliau-beliau ingin seius mempelajari plus-minusnya BUMN atau LPND. Apapun yang diputuskan pemerintah dan DPR, manajemen Bulog wajib melaksanakan perintah itu," kata Mustafa.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2008