Cirebon (ANTARA News) - Ratusan kader Partai Golkar (PG) Kota Cirebon, termasuk perwakilan 15 pengurus tingkat Kelurahan (PL) menyegel Kantor DPD PG Kota Cirebon, Kamis pagi sekitar pukul 07.30 WIB, dan sempat menduduki kantor itu sampai pukul 13.30 WIB. Mereka menuntut Ketua DPD Golkar Kota Cirebon Ade Anwar Sham, agar mundur dari jabatannya dan meminta supaya kepengerusan DPD Golkar Kota Cirebon dibekukan. Alasannya, DPD dianggap melanggar rekomendasi DPP Golkar serta melanggar kesepakatan dalam mengusung calon walikota pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang digelar 6 Januari 2008 lalu. Penyegelan dilakukan dengan memasang palang kayu dari papan di pintu depan dan pintu belakang Sekretariat DPD PG yang berada di Jalan Siliwangi nomor 15, serta aksi penempelan sejumlah pamflet yang berisi kecaman atas kepemimpinan Ade. "Ade Anwar sebagai Ketua DPD PG Kota Cirebon, merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas kekalahan partai Golkar pada Pilkada lalu. Kekalahan ini karena DPD tidak aspiratif dan melanggar kesepakatan yang telah dilakukan para pengurus partai di tingkat Kota Cirebon," kata Kordinator Forum Pimpinan Kelurahan, Madraji, yang juga sebagai Ketua PL Pulasaren. Ia juga meminta agar pengurus DPD PG Jabar dan DPP PG segera turun ke Kota Cirebon guna menyelesaikan masalah yang saat ini tengah terjadi. "Kami sudah ke DPP di Jakarta dan dijanjikan hari ini mereka akan datang ke Cirebon untuk membawa hasil keputusan," katanya. Aksi penyegelan kemudian berakhir sekitar pukul 13.30 WIB, setelah digelar perundingan dengan beberapa pengurus DPD PG Kota Cirebon, yang disaksikan aparat kepolisian Kota Cirebon. Pengunjuk rasa siap membubarkan diri asalkan tidak ada satu pihakpun yang merusak segel yang telah dipasang. Namun, beberapa saat setelah masa membubarkan diri, segel dari papan itu langsung dibongkar oleh sejumlah anggota organisasi di bawah naungan partai Golkar seperti, AMPG, Kosgoro, dan sejumlah pengurus DPD PG setempat. Wakil Ketua DPD PG Kota Cirebon, Iing Sodikin menganggap DPD Jabar dan DPP tidak tegas dalam menengahi persoalan yang tengah terjadi di tubuh DPD PG Kota Cirebon sehingga gejolak dari bawah terus menggelembung hingga terjadi aksi penyegelan kantor. "Kami sebetulnya sudah melaporkan persoalan ini ke DPD Jabar dan DPP, namun hingga saat ini mereka belum memberikan solusi. Jika memang dalam masalah ini ada komponen yang dianggap bersalah, DPD dan DPP seharusnya segera mengeluarkan sanksi. Hingga persoalan segera tuntas," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
