Jakarta (ANTARA News) - Sebuah survei yang dilakukan Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) menunjukkan bahwa sekitar dua pertiga atau 67 persen masyarakat Indonesia memaafkan mantan Presiden Soeharto. Hasil survei yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis, "hanya" 23 persen masyarakat yang ingin agar status hukum Soeharto diteruskan, sementara 10 persen sisanya mengaku tidak tahu. Para responden yang mengatakan Soeharto seharusnya dimaafkan menggunakan alasan antara lain kondisi Soeharto sakit permanen dan tidak layak untuk diadili (92 persen) maupun karena banyak jasanya terhadap bangsa dan Negara Indonesia (98 persen). Responden dipersilahkan untuk memilih banyak alasan untuk memaafkan Soeharto sehingga sebesar 98 persen memilih alasan mantan penguasa itu sudah meminta maaf terhadap rakyat Indonesia yaitu pada tanggal 21 Mei 1998 dalam pidato yang dituliskan Soeharto, "Saya turun dari presiden dan saya mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan atau kehilafan-kehilafan selama saya menjabat Presiden RI". Alasan lain yang digunakan responden untuk memaafkan Soeharto adalah karena rasa kemanusiaan (98 persen), dimaafkan asal Soeharto mengembalikan sebagian hartanya (90 persen), sebagai awal proses rekonsiliasi agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang pemaaf (93 persen), Bahkan ada yang menggunakan alasan bahwa penutupan kasus hukum tidak melanggar TAP MPR. No. 11/99 tentang pemberantasan KKN (90 persen). Sementara dari 23 persen masyarakat yang menginginkan status hukum penguasa orde baru itu dilanjutkan menggunakan alasan bahwa penegakan hukum harus sama kepada setiap warga negara (91 persen) dan untuk memastikan status hukum mantan Presiden Soeharto bersalah atau tidak (93 persen). Sebanyak 95 persen menyebutkan bahwa pemberian abolisi, amnesti, grasi atau rehabilitasi oleh pemerintah juga dinilai harus melalui proses hukum terlebih dahulu, sehingga Soeharto tetap harus diadili. Alasan lain yang digunakan 94 persen dari responden yang menginginkan Soeharto diadili adalah agar kasus tersebut menjadi contoh yang baik agar tidak tidak terjadi hal yang sama pada masa depan. Puskaptis mengumpulkan data survei sejak tanggal 4-14 Januari, yaitu bertepatan dengan hari Soeharto dirawat di RSPP dan dilakukan di 10 kota di Indonesia yang meliputi sebanyak lima kota di wilayah Pulau Jawa dan lima kota di wilayah luar Pulau Jawa. Sampling Kota untuk wilayah Jawa terdiri atas DKI Jakarta, Bandung, Banten, Semarang, dan Surabaya, sementara untuk wilayah luar Jawa meliputi Palembang, Denpasar, Balikpapan, Makassar, dan Ambon. Menurut Direktur Eksekutif Puskaptis Husin Yazid, survei tersebut dilakukan terhadap 1.250 responden dimana di masing-masing kota diambil 125 responden secara random. (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008