Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan melibatkan perusahaan besar untuk mengembangkan kedelai di tanah air guna menggenjot produksi dalam negeri komoditas pangan tersebut. Menteri Pertanian Anton Apriantono di Jakarta, Selasa menyatakan, langkah tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kenaikan harga kedelai di pasar internasional yang berdampak pada melambungnya harga komoditas tersebut di dalam negeri belakangan ini. "Kalau hanya mengandalkan petani kecil tidak akan efektif. Ke depan kita akan melibatkan perusahaan besar untuk mengembangkan kedelai di tanah air," katanya usai menghadiri Sidang Kabinet Terbatas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Gedung Departemen Pertanian. Anton mengatakan, perusahaan besar yang akan dilibatkan dalam pengembangan komoditas kedelai di dalam negeri tersebut tidak hanya swasta namun juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Mentan, kenaikan harga kedelai yang terjadi saat ini diharapkan menarik minat perusahaan besar baik swasta maupun BUMN untuk berinvestasi bagi usaha pertanian kedelai. Saat ini kebutuhan kedelai nasional sebanyak 1,6 juta hingga dua juta ton per tahun, namun produksi dalam negeri hanya mencapai 600 ribu ton sehingga kekurangannya harus dipenuhi dari impor. Dengan melambungnya harga kedelai di pasaran internasional yang berdampak pada naiknya harga komoditas pangan tersebut di pasaran dalam negeri saat ini telah mengakibatkan industri tempe maupun tahu yang berbahan baku kedelai mengalami kerugian. Sementara itu menyinggung insentif yang akan diberikan pemerintah untuk menarik swasta maupun BUMN mengembangkan kedelai di tanah air, Anton mengatakan, harga yang membaik saat ini merupakan daya tarik bagi mereka sehingga tidak diperlukan insentif lagi dari pemerintah. Anton mengatakan, saat ini sudah ada BUMN yang mengembangkan kedelai yakni PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X. "Dengan keterlibatan perusahaan besar mengembangkan kedelai diharapkan mampu meningkatkan produksi sehingga pada 2015 Indonesia swasembada kedelai," katanya. Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan persnya mengatakan, berbagai langkah yang akan diambil pemerintah untuk mengatasi gejolak harga kedelai di tanah air yakni membebaskan bea masuk impor kedelai dari sebelumnya 10 persen. Setelah menurunkan bea masuk impor kedelai dari 10 persen menjadi 0 persen, tambahnya, pemerintah akan meminta para importir kedelai untuk menjaga stabilitas harga kedelai nasional. "Sedangkan untuk jangka menengah, pemerintah akan mendorong para petani untuk meningkatkan jumlah lahan kedelai. Untuk itu diperlukan harga kedelai yang seimbang sehingga petani mendapat untung, sementara perajin tahu tempe juga tidak keberatan," katanya. Selain itu, lanjutnya, sedang dipikirkan membuka sentra lahan kedelai di Nusa Tenggara Timur yang memiliki lahan luas sehingga dapat meningkatkan produksi kedelai nasional. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008
