Semarang (ANTARA News) - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Letnan Jenderal (Letjen) TNI Agustadi Sasongko Purnomo menegaskan, anggota TNI yang akan ikut pemilihan kepala daerah (pilkada), termasuk mantan Pangdam IV/Diponegro, Mayjen TNI Agus Soeyitno, harus pensiun ter;ebih dulu. Di sela-sela acara serah terima jabatan Pangdam IV/Diponegoro dari pejabat lama, Mayjen TNI Agus Soeyitno, kepada pejabat baru, Mayjen TNI Darpito Pudyastungkoro, di Semarang, Senin, Kasad menegaskan bahwa Agus Soeyitno hingga sekarang belum mengajukan pensiun berkaitan dengan pencalonan dirinya sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) periode 2008-2013. "Dia belum mengajukan pengunduran diri, dan saya belum tanda tangan. Kalau belum ada tanda tangan saya, tidak bisa," katanya menjawab pertanyaan pers mengenai rencana keikutsertaan Mayjen TNI Agus Soeyitno dalam bursa bakal calon gubernur yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah. Agustadi mengatakan, keikutsertaan Agus Soeyitno dalam bursa bakal calon gubernur itu harus melalui prosedur yang berlaku. Menurut dia, untuk mengikuti pilkada seorang anggota TNI aktif harus ada prosedur yang harus dipatuhinya. "Kalau belum pensiun juga tidak boleh. Paling tidak sudah mengajukan pensiun itu sudah bisa memenuhi syarat mencalonkan dirinya sebagai gubernur," katanya. Namun, ia mengemukakan, pengajuan itu tergantung Agus Soeyitno. "Kalau sudah mengajukan, ada tanda tangan, baru mendaftarkan diri sebagai calon gubernur," katanya menjelaskan. Jika pendaftaran calon Gubernur Jateng yang berlangsung pada 16-24 Januari 2008, dan yang bersangkutan mengajukan pensiun pada tanggal 20 Januari 2008, maka menurut Kasad, tidak ada masalah. "Yang penting, saat pendaftaran sudah ada persyaratan yang telah ditetapkan, dan tidak mungkin dilanggar," katanya. Ketika ditanya apakah pencalonan tersebut akan didukung oleh keluarga tentara, dia mengatakan, masalah tersebut tergantung pada individu masing-masing, dan TNI tidak akan mengurusi hal itu. "Silakan keluarga mau mendukung atau tidak, itu urusan pribadi masing-masing. Tidak ada urusan dengan Angkatan Darat atau Kodam IV/Diponegoro," katanya menegaskan. Sesuai dengan reformasi intern TNI, kata dia, komitmen terhadap netralitas TNI terus dilakukan. "Saya berharap masyarakat ikut melakukan pengawasan yang ketat dan melaporkan dengan bukti yang kuat atas pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi seiring dengan berlangsungnya pilkada di Jateng," katanya menegaskan. (*)

Pewarta:
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008