Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah menawarkan penghapusan bea masuk (BM) impor kedelai untuk mengatasi masalah keterbatasan pasokan kedelai di dalam negeri yang mengancam kelangsungan industri tahu dan tempe. "Usulan dari Pak Bayu Krisnamurthi (Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan) antara lain pembebasan BM impor kedelai 10 persen," kata Ketua Induk Koperasi Tahu dan Tempe Indonesia (Inkopti), Aip Syarifuddin, seusai mengikuti pertemuan di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Senin. Aip meminta agar pembebasan BM itu benar-benar efektif menurunkan harga kedelai dan tidak hanya memberi keuntungan kepada pengusaha (importir) saja. "Jangan sampai keuntungan pengusaha tambah gede, padahal harga impornya tetap. Itu akan tambah rusak, pemerintah rugi sementara pengusahanya untung," katanya. Ia menyebutkan saat ini importir kedelai terbatas sekali. Dari 4 importir, hanya 2 yang memiliki stok kedelai, sehingga pengawasan dari pemerintah diperlukan agar harga tidak melambung. "Mau dibilang monopoli juga tidak, tapi faktanya pada Januari-Februari 2007 harganya masih di bawah Rp3.000 per kg, namun saat ini sudah mencapai lebih dari Rp7.200 per kg," katanya. Menurut Aip, langkah lain yang juga diperlukan adalah menjaga transparansi dalam harga kedelai. Jika di negara asalnya kenaikan misalnya hanya 30 persen, maka di Indonesia juga tidak meleset jauh dari angka di negara asal. Aip juga meminta agar Perum Bulog dilibatkan dalam tata niaga kedelai sebagai penyeimbang harga kedelai. "Saya minta penugasan kepada Bulog sebagai unsur penyeimbang di dalam komoditi kedelai, kasihan ratusan ribu orang. Jadi Bulog ditugaskan importasi, selama ini Bulog tidak melakukan tugas itu," katanya. Menurut dia, masuknya Bulog dalam masalah kedelai bukan berarti harga kedelai ditentukan pemerintah. Harga tetap melalui mekanisme pasar, tapi ada penyeimbang. Penghapusan BM impor kedelai merupakan langkah jangka pendek. Dalam jangka panjang Aip mengharapkan adanya upaya meningkatkan produksi dalam negeri. Sementara itu, Bayu Krisnamyrthi usai rapat itu menjelaskan keputusan menyangkut masalah kedelai akan dibahas dalam rapat dengan sejumlah menteri terkait pada Senin ini juga, dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menko Perekonomian Boediono. Tampak hadir dalam rapat koordinasi pada Senin ini antara lain Mentan Anton Apriantono dan Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali. (*)
Copyright © ANTARA 2008
