Bandarlampung (ANTARA News) - Lembaga kajian The Indonesian Institute (TII) menyebutkan masalah yang menyangkut mantan Presiden Soeharto, kontroversi Bung Karno dan pertikaian politik apa pun di masa lalu, sebaiknya dituntaskan dengan melakukan rekonsiliasi sebagaimana dilaksanakan Nelson Mandela di Afrika Selatan. "Tanpa rekonsiliasi, kontroversi dan pertikaian politik tak akan kunjung selesai. Berkaitan dengan penyelesaian masalah Pak Harto, kontroversi tentang Bung Karno atau pertikaian politik apa pun,sebaiknya kita belajar dari kebesaran hati seorang Nelson Mandela," kata Direktur Eksekutif TII, Jeffrey Geovanie, saat diminta tanggapannya atas masalah mantan Presiden Soeharto dan rekonsiliasi nasional, di Jakarta, Minggu. Menurut Jeffrey , masa lalu semestinya dijadikan sebagai pembelajaran untuk membangun bangsa dan negara ke arah yang lebih baik di masa depan, dan bukan untuk melakukan pembalasan. "Kalau masa lalu dilihat dengan keinginan melakukan pembalasan yang setimpal maka tindakan itu hanya akan mendorong kontroversi tersebut menjadi tak kunjung selesai," katanya. "Sehubungan rekonsiliasi belum terwujud maka waktu dan tenaga kita sebagai sebuah bangsa terkuras habis untuk itu, dan pada akhirnya pencapaian kita ke depan lambat sekali, bahkan hampir diam di tempat," tambahnya. Mengenai sosok yang seharusnya memimpin terwujudnya rekonsiliasi itu, ia mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah figur yang seharusnya memimpin bangsa Indonesia meninggalkan masa lalunya, serta memimpin bangsa dan negara ini memasuki masa depan yang lebih baik. Senada itu, mantan Jamintel Syamsu Djalal juga mengharapkan rekonsiliasi politik terwujud untuk mendorong Indonesia ke arah yang lebih baik, termasuk memaafkan mantan Presiden Soeharto. Dalam kesempatan terpisah, tokoh politik nasional, Amien Rais, meminta Presiden Yudhoyono segera melakukan terobosan hukum istimewa bagi mantan Presiden Soeharto, yang bermuara pada pengampunan terhadap penguasa Orde Baru itu. Amien Rais mengusulkan pemberian hukuman istimewa, yang intinya mengembalikan semua kekayaan yang tidak legal, kemudian diberikan pengampunan. Menurut dia, setelah hukum istimewa, lalu semua hal yang berkaitan dengan Soeharto dinyatakan "tutup buku" dan kemudian semua melihat ke depan. Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kediamannya di Cikeas, Bogor, Sabtu (12/1), meminta kepada semua pihak untuk menghentikan polemik tentang masalah hukum mantan Presiden Soeharto yang saat ini masih terbaring sakit. "Mari kira hentikan polemik, debat, silang pendapat yang kurang bijak dan kurang tepat diangkat saat ini," kata Presiden.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008