Samarinda (ANTARA News) - Kawasan perbatasan tetap menjadi salah satu fokus pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur, dengan alokasi dana pada 2008 mencapai Rp600 miliar. Kepala Biro Humas Pemprov Kaltim, Djauhar Effendi di Samarinda, Jumat, menjelaskan bahwa Pemprov tetap fokus membangun wilayah yang berbatasan dengan Sabah dan Serawak, yakni Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau. "Persoalannya, meskipun dana yang kita alokasikan sudah cukup besar namun butuh dukungan pusat dan Pemkab setempat," katanya. Hal itu karena wilayah yang ditangani cukup luas dengan jarak sekitar 1.000 Km sepanjang perbatasan tersebut di Kalimantan Timur. Melalui APBN, Pemprov mengusulkan kebutuhan dana mencapai Rp13 triliun untuk membangun infrastruktur di daerah itu namun biasanya yang disetujui pusat sekitar Rp1 triliun. "Tertinggalnya kawasan itu menyebabkan daerah perbatasan rawan terhadap berbagai kasus yang merugikan negara seperti tebang liar, illegal mining, illegal fishing dan penyelundupan," tambahnya. Sebelumnya, pengamat masalah perbatasan, Prof. DR. Henry Patton menilai tertinggalnya pembangunan kawasan perbatasan juga merugikan dari sisi pertahanan, keamanan dan politis. Kondisi perbatasan yang tertinggal menyebabkan kawasan itu rawan juga terhadap kegiatan pencaplokan oleh negara lain. Sebelumnya akibat aktifivas pembalakan liar menyebabkan patok perbatasan bergeser beberapa kilometer masuk ke wilayah Indonesia.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
