Padang (ANTARA News) - Mantan Ketua MPR Amien Rais mengatakan, siapa pun Presiden RI terpilih pada Pemilu 2009 harus berani melakukan renegosiasi semua kontrak kerja terutama sektor pertambangan dengan pihak asing yang tidak menguntungkan bangsa dan negara. "Presiden harus berani melakukan perundingan kembali semua kontrak kerja dengan asing yang tidak menguntungkan bangsa dan negara. Jika kurang dari itu tidak usah menjadi presiden," katanya di Padang, Jumat. Hal itu disampaikan Amien yang juga Ketua Dewan Pertimbangan PAN, pada pidato politik di hadapan pengurus dan simpatisan Partai PAN. Ia memberi contoh, kondisi Freeport di Papua yang sudah ugal-ugalan. "Setiap jam, pagi, siang dan petang Freeport membawa konsentrat emas, perak dan tembaga berton-ton tiap harinya keluar negeri, tanpa supervisi dan pengawasan dari pemerintah pusat maupun daerah," katanya. Menurut dia, apa yang terjadi di Freeport tidak lagi negara di dalam negara, tetapi negara di atas negara dan hal ini sudah kelewatan. Karena itu, kata Amien, dirinya sedang menggagas paradigma baru, bahwa untuk kepemimpinan nasional pasca 2009. Paradigma ini diperlukan karena Indonesia menuju dalam jurang sub koordinasi kapitalisme internasional, katanya. Selain itu, pada 2008 akan terjadi privatisasi BUMN besar-besaran yang dimulai dengan PTPN dan PT Kawasan Industri. "Bayangkan BUMN Garuda Indonesia sudah ditawar oleh Lion dengan mayoritas 51 persen saham," katanya. Menurut dia, gaya seperti itu harus segera dihentikan karena Indonesia tidak mungkin dikelola menjadi bagian agen sub koordinat dari pada kepentingan kapitalisme internasional. "Kalau itu yang terjadi, maka sampai ubanan bangsa Indonesia tidak akan pernah makmur, adil dan sejahtera," tegasnya. Ia menyebutkan, masalah berat yang harus dihentikan di Indonesia adalah menjurusnya bangsa ini menjadi sub koordinat bagian bawah dari struktur coorporat kapitalisme internasional. Karena itu, syarat utama kepemimpinan nasional adalah mempunyai keberanian selain memiliki wawasan, pengetahuan umum, kewaskitaan, kearifan dan akuntabilitas.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
