BI-Pemprov Papua koordinasi implementasi elektronifikasi transaksi

Elektronifikasi pemerintah daerah ini perlu didukung bersama karena merupakan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sehingga dukungan instansi perbankan juga sangat diperlukan

Jayapura (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua bersama pemerintah daerah setempat terus berkoordinasi terkait implementasi elektronifikasi seluruh transaksi keuangan di jajaran pemerintahan.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Joko Supratikto, di Jayapura, Jumat, mengatakan pihaknya mendukung penuh upaya pemerintah pusat dan pemda untuk pengembangan elektronifikasi sejalan dengan inisiatif Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan pada 14 Agustus 2014.

"Hal ini juga dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi 2016-2017 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemprov serta pemkab/kota," katanya.

Menurut Joko, selain itu, elektronifikasi transaksi pemda merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi perencanaan ekonomi daerah menjadi lebih akurat.

"Elektronifikasi pemerintah daerah ini perlu didukung bersama karena merupakan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sehingga dukungan instansi perbankan juga sangat diperlukan," ujarnya.

Dia menjelaskan keragaman tahapan elektronifikasi ini dipengaruhi oleh beberapa kendala antara lain kebijakan atau regulasi pemerintah daerah, keterbatasan infrastruktur teknologi, kompetensi sumber daya manusia dan kondisi geografis.

Sebelumnya, Bank Indonesia mengungkapkan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten dan kota menjadi proyek percontohan elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah yang meningkat hingga 12 persen.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan pertumbuhan PAD tersebut disebabkan efisiensi dari transaksi keuangan pemda setelah mengadaptasi penganggaran elektronik di mana seluruh pengeluaran menjadi tercatat sesuai pagi yang ditetapkan dan mampu meminimalisasi anggaran-anggaran berlebih yang tidak sesuai rencana.