Menanti kiprah tujuh politikus perempuan di lembaga legislatif

Perempuan sudah mampu berperan sejajar dengan politikus laki-laki.

Gorontalo (ANTARA) - Tujuh perempuan melaju ke kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.

Sesuai dengan rekapitulasi penghitungan dan penetapan suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 tingkat Provinsi Gorontalo, tujuh politikus itu didominasi para petahana, yaitu dua orang dari Partai Golkar dari tiga perempuan politikus partai itu yang lolos ke DPRD kabupaten. Seorang lagi dari PDIP, kemudian satu politikus dari Partai Gerindra.

Tiga perempuan lainnya adalah pendatang baru, masing-masing dari PDIP, Partai Golkar, dan PPP.

Hasil perolehan suara mereka, yaitu Nurdjanah Yusuf (Partai Golkar) meraih 968 suara dari total 2.684 suara partai.

Menariknya, Nurjanah yang masih menjabat Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara. Dia satu-satunya perempuan yang meraih kursi di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 (Kwandang, Tomilito, dan Ponelo Kepulauan) dari sembilan kursi yang diperebutkan.

Di Dapil 2 (Atinggola-Gentuma), Rina Polapa dari Golkar mendulang 2.220 suara dari total 4.696 suara partai. Politikus lainnya, Ariaty Polapa dari PDIP meraih 912 suara dari raihan 1.715 suara partai. Keduanya merebut dua dari empat kursi di dapil itu.

Untuk Dapil 3 (Sumalata Timur, Sumalata, Biau, dan Tolinggula), dari tujuh kursi yang diperebutkan di wilayah barat kabupaten itu, didominasi perempuan, yaitu Deisy Sandra Datau dari PDIP meraih 1.567 suara dari total 4.654 suara.

Wisye Pangemanan dari Golkar meraih 665 suara dari 2.846 suara, Fatri Botutihe dari Gerindra meraih 906 suara dari total 2.235 suara partai, dan Herniyati Moriju dengan raihan 422 suara dari total 1.541 suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Di dapil IV (Anggrek dan Monano), tidak satu pun politikus perempuan yang mampu merebut kursi dari lima kursi yang ada.

Kiprah Perempuan

Warga Gorontalo Utara Yamin Rajawali di Gorontalo, Jumat, sangat bersyukur makin banyaknya perempuan masuk DPRD, khususnya di wilayah pesisir utara Provinsi Gorontalo itu.

Artinya, kata dia, kaum perempuan makin mendapatkan kepercayaan yang besar dari masyarakat karena mampu memperjuangkan harapan-harapan mereka.
Maka, perempuan yang masuk lembaga legislatif, khususnya mereka yang baru akan memulai kiprahnya di DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, perlu mendapatkan penguatan kapasitas.

Hal itu penting agar peran legislator perempuan menjadi sangat penting dalam rangka ikut melahirkan regulasi yang datang dari persoalan di tengah-tengah masyarakat.

Kepercayaan itu tentunya tidak sebatas duduk di belakang meja di ruang ber-AC di kantor DPRD setempat, tetapi harus lebih memahami fungsi lembaga wakil rakyat itu.

Ketika bicara regulasi, mereka tidak hanya ikut mengatur, mengamini atau sepakat, tetapi harus mampu melihat atau memperhatikan dampak-dampak sosial ketika sebuah regulasi diterbitkan.

Sebagai publik figur, politisi perempuan di lembaga legislatif harus memiliki keseimbangan antara perannya dan kualitas kinerjanya dalam memperjuangkan hak-hak atau aspirasi masyarakat.

Menurut dia, tidak dipungkiri, masyarakat akan terus mengukur kinerja DPRD secara lembaga dan legislator sebagai wakil rakyat, politikus, dan personal. Jadi, paket kapasitas diri harus dimiliki lengkap dan berimbang. Hal ini termasuk dituntut cerdas memahami kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah, di antaranya sektor pendidikan dan kesehatan.

Peran perempuan di lembaga legislatif pun harus lebih dekat dengan persoalan-persoalan sosial yang sering dihadapi masyarakat. Hal ini agar dapat andil melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat, seperti persoalan tumbuh kembang anak yang memerlukan fokus perhatian pemerintah daerah dan dorongan yang kuat dari para legislator.

Agar pelayanan kesehatan, termasuk isu stunting dapat fokus dilakukan untuk penanganan masa depan generasi bangsa, pada masa 1.000 hari pertama dalam kehidupan seorang anak.

Kehidupan para generasi muda harus mendapat perhatian utama agar mereka hidup layak dan berkembang sehat. Maka, peran legislator perempuan yang lebih dekat dengan persoalan-persoalan itu, menurut Yamin, akan sangat diandalkan.

Warga Gorontalo lainnya, Rusni (31) berharap makin banyaknya perempuan yang akan mewakili suara rakyat di lembaga yang tepat itu.

Legislator perempuan diharapkan banyak kaum perempuan di daerah itu untuk mampu menyeimbangkan kerja-kerjanya di DPRD dan turun menyapa masyarakat secara langsung.

Seorang legislator pada umumnya, kata Rusni, harus memahami betul tentang banyaknya persoalan di tengah-tengah masyarakat.

Maka, sangat penting bagi mereka untuk fokus menyelesaikan pada persoalan yang mengemuka secara tanggap dan tepat.

Hal tersebut berlaku merata, hanya saja kiprah nyata para srikandi di lembaga legislatif sangat dinantikan.
Hal ini dapat menjadi pembuktian terhadap keinginan publik, tidak hanya para konstituennya, bahwa politikus perempuan juga bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Caleg Terpilih

Rina Polapa, politikus yang dikenal vokal memperjuangkan kepentingan publik. Kader Partai Golkar ini menjadi legislator periode 2014 s.d. 2019 dari Dapil Atinggola dan Gentuma, atau dua kecamatan yang ada di wilayah timur kabupaten itu, berbatasan langsung dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

Pada Pemilu 2019, Rina berhasil mendulang 2.220 suara dari total 4.696 suara partai yang memperebutkan empat kursi dari Dapil 2 itu.

Rina bakal meraih satu kursi untuk periode 2019 s.d. 2024 di DPRD kabupaten setempat.

Ia sangat berterima kasih terhadap rakyat yang masih mempercayakan dirinya untuk menjadi wakil mereka di lembaga legislatif.

"Tidak muluk-muluk, selama saya menjadi legislator, saya berprinsip tidak boleh ada pandangan setengah-setengah atau parsial dalam memperjuangkan hak rakyat," ujarnya.

Maka, dia selalu menerapkan pandangan dan kinerja yang perlu fokus agar bisa menampung aspirasi masyarakat, menyelesaikan persoalan yang mengemuka, serta andil melahirkan regulasi yang akan berdampak signifikan terhadap kemajuan maupun kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, hal itu terdengar klise. Akan tetapi, itu menjadi hak dan cita-citanya untuk lebih peka dan peduli sebagai wakil rakyat.

"Tujuan saya adalah benar-benar memahami tugas dan peran di lembaga legislatif, ikut menyelesaikan persoalan masyarakat agar berakhir sesuai dengan harapan mereka," ujarnya.

Peran itu berlaku bagi seluruh masyarakat di 11 kecamatan, atau tidak hanya di Dapil 2 (Atinggola dan Gentuma).

Sebagai legislator, lanjut Rina, aspirasi masyarakat harus ditampung tanpa pilih kasih dan dicarikan solusi tanpa tebang pilih.

Sama halnya dengan politikus PDIP Deisy Sandra Datau yang pada Pemilu 2019 meraih 1.567 suara. Deisy juga berpeluang menjadi wakil rakyat lagi dengan periode 2019 s.d. 2024.

Ia menyatakan akan makin fokus menjalankan pada tugasnya sebagai wakil rakyat sebab saat rakyat sudah mengamanahkan suaranya. Oleh karena itu, tidak boleh ada penolakan dalam melakukan tugas yang diemban.

Deisy pun berharap makin banyak perempuan berkiprah di lembaga legislatif sebab perempuan sudah mampu berperan sejajar dengan politikus laki-laki.

Ia mengaku tantangannya makin besar sebab akan ada ratusan ribu pasang mata yang memperhatikan kerja-kerja wakil rakyat di lembaga legislatif.

"Saya akan tetap fokus dan berharap dapat terus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di daerah ini, serta melayani sepenuh hati dan merata," ujarnya.