Jakarta (ANTARA News) - Status pengangguran selalu dihindari setiap orang. Bagi negara pun, angka pengangguran selalu menjadi masalah karena terkait dengan prestise pemerintah. Di era demokrasi, angka pengangguran bisa menjadi obyek "tembakan" bagi oposisi untuk "menghantam" pemerintah. Sebuah partai baru menjadikan angka pengangguran sebagai topik utama iklan "layanan masyarakat" di media televisi. Sejumlah kandidat peserta Pilkada di sejumlah daerah juga menggunakan isu yang sama untuk menarik minat pemilih. Karena itulah, angka pengangguran selalu dinanti-nanti banyak pihak, terlebih lagi Depnakertrans. Mennakertrans Erman Suparno memperkirakan akan terjadi penurunan pengangguran hingga 1,5 juta orang pada tahun 2008 melalui sejumlah program pemerintah seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang dananya akan dinaikkan lagi dari Rp52 triliun menjadi Rp60-62 triliun. Depnakertrans juga menyisihkan dana Rp1 triliun untuk Gerakan Nasional (Gernas) Pemberdayaan Masyarakat, Gernas Penanggulangan Pengangguran, seperti program padat karya kewirausahaan. Pengentasan pengangguran juga dilakukan melalui program transmigrasi, yang pada tahun 2007 dilaksanakan di lima alokasi transmigrasi --kini diberi nama Kota Terpadu Mandiri (KTM)-- dan pada 2008 menjadi 11 KTM. "KTM membuka peluang investasi kurang lebih Rp5-6 triliun dan menyerap cukup banyak tenaga kerja karena anggaran program transmigrasi juga melibatkan sektor swasta untuk berinvestasi, " kata Erman. Melalui KTM akan dikembangkan tanaman industri karet, kelapa sawit, tebu dan jagung. "Di Gorontalo pengembangan tanaman jagung sudah dilakukan," kata Erman. Ketika ditanya tentang lulusan baru yang jumlahnya sekitar dua juta jiwa yang masuk ke angkatan kerja, Erman mengatakan pihaknya optimis mereka akan terserap dalam sejumlah kegiatan. "Karena kita sudah sepakat dengan Departemen Pendidikan Nasional dan Kadin bahwa melalui program 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi dan penempatan, contohnya melalui Balai Latihan Kerja, BLK) yang akan mempersiapkan mereka memasuki dunia kerja," kata Erman. Program itu sudah dicanangkan dan, menurut Erman, mendapat respon positif dari pengusaha. Keraguan KSPSI Konggres Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Jacob Nuwa Wea tidak yakin jumlah pengangguran dan penduduk kemiskinan selama tahun 2007 berkurang, sebaliknya tingkat pengangguran dan angka kemiskinan masih tinggi, bahkan diperkirakan mencapai 40 persen dari jumlah penduduk. KSPSI versi Jacob -- kini ada dualisme kepemimpinan KSPSI dengan Sjukur Sarto di pengurusan berbeda-- menilai pertumbuhan ekonomi 6,3 persen seperti dikatakan pemerintah mampu menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, hanya merupakan prediksi dan teori, karena pengangguran kenyataannya masih terjadi dimana-mana. Jika, pertumbuhan ekonomi benar 6,3 persen seharusnya pengangguran dan kemiskinan berkurang. "Tapi, kenyataannya angka pengangguran malah meningkat, mencapai 40 persen dari penduduk Indonesia yang jumlahnya sekitar 210 juta," kata Mathias Tambing, Ketua DPP KSPSI versi Jacob. Tingginya angka pengangguran merupakan masalah nasional yang harus segera ditanggulangi dan menjadi prioritas utama yang harus ditangani pemerintah. Untuk itu, KSPSI versi Jacob mengharapkan, dalam setiap kebijakannya pemerintah harus mampu menciptakan perluasan kesempatan kerja. Salah satu solusinya, pemerintah perlu berupaya keras agar investasi masuk. Organisasi itu meminta semua pihak tidak mengambinghitamkan serikat pekerja dan demo buruh sebagai faktor penghambat masuknya investasi di Indonesia. Selain itu, perusahaan diminta tidak mudah melakukan PHK. Pemerintah juga diminta memberikan insentif untuk menjamin kelangsungan usaha. Jika, tidak, angka pengangguran tahun 2008 akan semakin bertambah dan kondisi itu akan membuat keresahan masyarakat. Kondisi itu dikaitkan dengan situasi 2008 yang syarat kepentingan politik karena hampir semua komponen bangsa mulai sibuk mempersiapkan Pemilu 2009. Angka BPS Sementara, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka pengangguran terbuka pada Agustus 2007 mencapai 10,01 juta orang atau turun sekitar 8,42 persen dari 10,93 juta orang pada Agustus 2006, dan turun 5,08 persen dari 10,55 juta orang pada Februari 2007. Deputi BPS Bidang Statistik Sosial, Arizal Ahnaf, mengatakan, berdasarkan Survei Ketenagakerjaan Nasional (Sakrernas) 2007 pada 278 ribu rumah tangga, jumlah penduduk bekerja pada Agustus 2007 mencapai 99,93 juta atau naik 4,68 persen dari jumlah penduduk bekerja pada Agustus 2006 sebanyak 95,46 juta orang. Angka penduduk bekerja itu naik 2,40 persen dari Februari 2007 sebanyak 97,58 juta orang. "Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2007 mencapai 9,11 persen, mengalami penurunan dibandingkan pada Februari 2007 sebesar 9,75 persen, dan Agustus 2006 sebesar 10,28 persen," kata dia pula. Sedangkan jumlah angkatan kerja pada Agustus 2007 mencapai 109,94 juta orang, naik 3,33 persen dari jumlah angkatan kerja pada Agustus 2006 (106,39 juta orang) dan naik 1,67 persen dari Februari 2007 (108,13 juta orang). Jadi, berdasarkan data BPS angka pengangguran memang turun, tetapi yang menjadi pertanyaan indikator apa yang menjadikan seseorang dikategorikan pengangguran dan pengangguran terbuka, terlebih lagi ada juga istilah pengangguran terselubung, Terlepas dari itu semua, angka BPS agaknya bisa menjadi pegangan banyak pihak. (*)
Oleh Oleh Erafzon
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2008
