Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memanggil Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Fauzi Bowo, untuk meminta penjelasan tentang manajemen transportasi di wilayah kerjanya. "Dalam waktu dekat, saya akan mengundang Gubernur DKI dan barangkali para walikota serta pejabat DKI lainnya untuk memberikan laporan perkembangan tentang pembangunan dan pengelolaan sektor transportasi di DKI," kata Presiden Yudhoyono, usai memimpin Rapat Kabinet Terbatas mengenai kinerja tahun 2007 dan program prioritas 2008, Rabu. Presiden mengakui, masalah transportasi di DKI Jakarta adalah masalah yang sangat krusial yang harus diselesaikan bersama antara pemerintah pusat dan daerah. "Harus ada sinergi antara Departemen Perhubungan, Departemen Perindustrian, Kepolisian, Departemen Pekerjaan Umum dan Pemerintah DKI Jakarta serta kota terkait agar manajemen lalu lintas bisa dikelola dengan baik termasuk infrastruktur di Jabodetabek," ujar Presiden. Pemerintah, menurut Kepala Negara, telah mengidentifikasi berbagai solusi jangka pendek, menengah dan panjang atas permasalahan transportasi di wilayah Jakarta dan sekitarnya (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi atau Jabodetabek). Salah satu solusi yang disiapkan pemerintah adalah membuka peluang bagi pihak swasta untuk ikut bermain dalam bisnis perkeretaapian. "Sedang ditata mana yang (porsi) BUMN dan swasta sehingga tercapai perpaduan yang baik untuk kerjasama. Tentu kita lihat kasus yang tidak sama antara satu moda transportasi dengan moda yang lain," ujar Presiden. Kemitraan PT Kereta Api dengan swasta, lanjut Presiden, akan difokuskan untuk meningkatkan pelayanan pada rakyat sehingga mendukung pergerakan ekonomi dan meningkatkan penerimaan deviden Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta pajak dari swasta. Selain masalah manajemen transportasi, Gubernur DKI akan diminta menjelaskan masalah penanganan dan pencegahan banjir. "Termasuk sistem drainase yang bisa mengganggu saluran air serta masalah pembuangan sampah. Nanti setelah Gubernur DKI memaparkannya akan ketemu mana yang pemerintah pusat harus share di situ, mana swasta dan mana yang BUMN," demikian Presiden Yudhoyono. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008
