Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta, agar penanganan luapan lumpur Sidoarjo terus dilakukan dan dikelola secara baik, agar jangan sampai menimbulkan insiden baru seperti jebolnya tanggul, meluapnya lumpur, apalagi korban manusia. "Kita minta, agar dikelola dengan baik. Jangan sampai ada insiden baru, jangan sampai ada jebolan tanggul, luapan lumpur, apalagi korban-korban baru. Ini yang saya tekankan dan terus dilakukan upaya penanggulangan itu," katanya dalam jumpa pers di Kantor Departemen Pekerjaan Umum (PU) Jakarta, Selasa, usai pemaparan oleh Menteri PU, Djoko Kirmanto, yang dilanjutkan dengan rapat kabinet terbatas. Meskipun masalah lumpur Sidoarjo tidak termasuk yang dibicarakan dalam pertemuan di Kantor Departemen PU itu, namun kata Presiden, dirinya telah meminta laporan perkembangan terbaru (up date) perkembangan penanganan lumpur di Sidoarjo dari Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Soenarso. "Yang jelas, langkah untuk penanganan luapan lumpur Sidoarjo terus dilakukan, baik yang menyangkut konstruksi, penguatan tanggul-tanggul, upaya menghentikan luapan lumpur, pengaliran lumpur ke tempat yang aman, serta aspek sosial pembelian tanah," kata Kepala Negara. Dikatakan Presiden, pembayaran 20 persen kepada masyarakat juga sudah dilakukan. Dari target 10.000, ternyata sudah dibayarkan kepada 12.000 orang. "Kalau ada yang masih belum selesai saya minta diselesaikan agar dihitung dan diselesakan dengan tepat sesuai aturan main, serta sisanya yang 80 persen rencananya akan dibayar pada Mei 2008," kata Kepala Negara. Presiden menambahkan, BPLS juga melaporkan bahwa akibat musim hujan saat ini yakni bisa mengganggu tanggul akibat hujan tinggi meski sekarang sudah bisa diatasi, tetapi hujan tinggi juga berguna untuk mencairkan lumpur agar pengalirannya ke daerah yang aman lebh lancar. Sementara itu, menyangkut pemaparan yang disampaikan oleh Menteri PU, Djoko Kirmanto, Presiden Yudhoyono menyatakan bahwa telah dilaporkan apa yang telah dilakukan Departemen PU selama 2007 sesuai program kerja yang ditetapkan serta apa yang akan dilakukan pada 2008, baik agenda maupun prioritasnya. Presiden mengharapkan, dalam tahun 2008 dan tahun-tahun mendatang, Departemen PU dapat meningkatkan kinerjanya membangun infrastruktur secara lebih efektif lagi sehingga sasaran pembangunan dapat dicapai. Kepala Negara juga menyebutkan, sejumlah hal yang menjadi prioritas untuk dilakukan Departemen PU antara lain membangun infrastruktur yang bisa meningkatkan ketahanan pangan, infrastruktur air bersih, membangun kawasan pemukiman di kawasan kumuh dan kawasan nelayan, serta menyelesaikan proses ganti rugi tanah untuk jalan tol yang masih terkendala. Presiden Yudhoyono dalam kesempatan itu juga menggarisbawahi anggaran Departemen PU yang naik sekitar 41 persen, agar dikelola dengan baik sehingga bisa dirasakan rakyat. "Jangan hanya untuk birokrasi, kita ingin sampai pada sasaran-sasaran yang memang belum baik," katanya. Hadir dalam acara tersebut, antara lain Wapres Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Boediono, Mensesneg Hatta Radjasa, Mensos Bachtiar Chamsyah, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Mendagri Mardiyanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, Menteri BUMN Sofyan Djalil, Menhub Jusman Syafii Djamal, Kepala Bappenas Paskah Suzetta, dan Mentan Anton Apriyantono. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008