Solo (ANTARA News) - Mantan Ketua MPR, Amien Rais, mengatakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus berani mengambil keputusan politik dalam menyelesaikan permasalahan hukum mantan Presiden Soeharto. "Pemerintah diminta untuk mengambil keputusan politik yang berimplikasi secara hukum dan kemanusiaan terhadap kasus Pak Harto, mengingat kondisinya saat ini," katanya di Solo, Selasa. Ia menilai, pemerintah sudah terlambat jika akan melanjutkan proses hukum terhadap mantan pemimpin di era Orde Baru ini. Menurut dia, dahulu pernah diusulkan agar proses hukum terhadap Soeharto dilakukan secara in absensia atau tanpa kehadiran terdakwa, mengingat kondisinya yang sudah tidak memungkinkan. "Persidangan in absensia ini terus dilanjutkan hingga ada keputusan hukum tetap. Jika memang diputuskan bersalah, terserah kepada pemerintah, apakah akan melakukan rehabilitasi, memberi grasi, amnesti atau apapun," katanya. Namun saat ini, kata dia, melihat kondisi Pak Harto yang sudah sering keluar masuk RS, selain itu, usianya sudah sekitar 86 tahun, upaya untuk menyidangkannya sudah tidak memungkinkan lagi. Dikatakannya, pemerintah masih memiliki satu jalan lagi dalam menyelesaikan masalah hukum mantan pemimpin Indonesia ini. Menurut dia, pemerintah harus mengambil keputusan politik yang berimplikasi secara hukum dan kemanusiaan, yaitu dengan menutup kasus ini "Kasus Pak Harto dideponir, kemudian harta kekayaannya yang masih dimonitor atau dilihat, yang diperoleh dengan cara yang tidak jelas ini, diambil alih oleh negara," katanya Ia mencontohkan sejumlah harta kekayaan Pak Harto yang masih ada, seperti Bukit Soeharto di Kalimantan Timur, atau ratusan hektare lahan peternakan Tapos di Bogor. "Harta kekayaan ini diambil alih negara, kemudian kasus selesai," katanya. Sebab, menurut dia, jika sampai Pak Harto meninggal dunia, namun pemerintah belum mengambil langkah apapun, permasalahan ini justru akan menjadi beban bagi Bangsa Indonesia di masa yang akan datang. "Ini ujian bagi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, apakah berani mengambil keputusan atau tidak," katanya. (*)
Copyright © ANTARA 2008
