Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya memperkirakan laporan neraca keuangan PT.Pertamina selesai pekan depan. "Neraca Pertamina akan saya umumkan setelah auditnya selesai dan kemudian dibuatkan SK Menkeu, kira-kira seminggu lagi," kata Menkeu usai rapat pemaparan badan pengawan keuangan dan pembangunan tentang revitalisasi akuntabilitas presiden dalam pengelolaan keuangan negara di Gedung BPKP Jakarta, Senin. Selama ini laporan keuangan Pertamina tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Badan Pemeriksa Keuangan karena belum memiliki neraca awal perusahaan. Dengan demikian, tidak pernah diketahui berapa sebenarnya kemampuan perusahaan tersebut. Perusahan tersebut hingga kini terus mendapatkan kritikan. Anggota DPR RI Ade Daut Nasution misalnya mendesak pemerintah segera mengganti Direktur Utama PT Pertamina, Arie Sumarno, karena dinilai tidak becus dan tidak mampu membuat perusahaan minyak negara tersebut menjadi perusahaan kelas dunia. "Memang PT Pertamina sekarang ini dipimpim oleh orang-orang yang tak becus. Ganti saja Dirutnya (Arie Sumarno)," kata Ade Daut Nasution dalam diskusi publik "Menguras Stamina Pertamina" di Gedung MPR/DPD Senayan Jakarta, Senin. Sementara menurut Ketua Serikat Pekerja Pertamina, Abdullah Sodik, selama ini digembar gemborkan oleh pemerintah bahwa produksi minyak Indonesai sebesar 1,1 juta barrel per hari. Padahal, tambah Sodik, dari produksi 1,1 juta barrel per hari tersebut, tidak seluruhnya menjadi milik Indonesia. Sekitar 450 ribu barrel per hari dimiliki oleh kontraktor asing sebagai bagian dari bagi hasil Kontrak Production Sharing (KPS). "Jadi 1,1 juta barrel per hari ini milik kita siapa ?. Lha wong kenyataannya sekitar 450 ribu barrel menjadi bagian kontraktor asing," kata Sodik menambahkan. Dalam penjelasan lainnya, Sodik mengaku heran dengan kebijakan pemerintah saat ini mengenai "cost recovery". Selama ini besarnya biaya "cost recovery" tidak pernah terungkap dan masyarakat tidak pernah tahu. "Kita ini biaya `cost recovery`-nya bisa 100 persen atau malah ada yang bilang bisa 120 persen. Padahal di negara lain `cost recovery` ini di patok 30 persen. Kita ini terlalu baik, dikasih semua," kata Sodik menegaskan. Dalam sesi tanya jawab, Angota DPD Marwan Batubara malah mendesak DPR agar bisa mengajukan hak interpelasi kepada pemerintah, mengenai persolan PT Pertamina ini. Hal senada diungkapkan mantan Jubir Presiden Gus Dur, Adhi Masardi yang meminta DPR membentuk Panja Pertamina untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2008
