Papua-Papua Barat jadi fokus pemerintah pusat tahun 2020-2024

Manokwari (ANTARA) - Provinsi Papua dan Papua Barat masih manjadi fokus pemerintah pusat dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2020 sampai dengan 2024 mendatang.

Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sumedi Andono Mulyo di Manokwari, Selasa, mengatakan, Presiden Joko Widodo memiliki perhatian serius bagi Papua dan Papua Barat.

"Pemerintah pusat berkomitmen untuk membangun Papua di berbagai bidang. Sudah berulang kali Pak Presiden datang ke Papua dan Papua Barat, itu beliau lakukan untuk melihat langsung perkembangan pembangunan baik infrastruktur maupun SDM di Papua," kata Sumedi pada Musrenbang Otsus yang dilaksanakan Pemprov Papua Barat tersebut

Dalam rapat terbatas antara presiden dan kementerian lembaga, katanya, muncul penegasan bahwa Papua dan Papua Barat masih menjadi fokus pembangunan nasional. Pembangunan akses pendidikan, infrastruktur dan beberapa program lainnya terus ditingkatkan.

Pada RPJMN 2020-2024, pembangunan infrastruktur di dua provinsi ini pun akan terus digenjot. Di antaranya pembangunan konektivitas transportasi antarkabupaten /kota serta dua provinsi baik pada jalur darat, udara maupun laut.

"Intinya bapak presiden menginginkan percepatan pembangunan di Papua Barat dan Papua harus terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain," ujarnya.

Untuk menekan kesenjangan antara daerah, lanjut Sumedi, pada RPJMN 2020-2024, pemerintah pusat pun akan tetap meluncurkan program pembangunan distrik dan kampung di dua provinsi ini. Begitu pula percepatan pembangunan di daerah-daerah tertinggal.

"Lalu ada juga pengembangan wilayah-wilayah yang bersifat strategis, seperti pembangunan kawasan ekonomi khusus di Sorong, kawasan industri di Teluk Bintuni juga kawasan perkotaan," sebut dia.

Menurutnya, seluruh pembangunan tersebut saling mendukung antara satu dengan yang lain. Pusat mengharap dukungan gubernur dan para bupati/wali kota terutama terkait pengawasan secara terpadu agar visi dari program itu tercapai.*