"Ini ide yang sudah dilempar ke ruang publik bahkan mendapat respon positif dari pemerintah desa," kata Lukum di Gorontalo, Selasa.
Salah satu alasan mengusulkan program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya para pemuda desa untuk berkuliah di Fakultas Kedokteran mana saja di Indonesia, akibat minimnya tenaga dokter di daerah itu.
"Sebut saja di Kecamatan Anggrek yang Puskesmasnya tergolong minim tenaga dokter," katanya.
Alhasil, layanan terpaksa mengandalkan sistem "on call" atau melalui komunikasi seluler jika dokter tidak berada di tempat, agar pasien yang datang bisa mendapatkan resep.
Kondisi itu, kata politisi Golkar tersebut, sangat memprihatinkan dan tidak boleh dibiarkan berlangsung lama.
Jika kendala mendapatkan tenaga dokter yang cukup untuk bertugas di daerah itu, kata Lukum, tidak bisa terpenuhi, maka pemerintah daerah perlu berinovasi dengan cepat.
Seperti yang dilakukan Komisi III DPRD, dengan mengundang para fasilitator dan pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMDes) untuk membahas regulasi pemanfaatan dana desa, apakah dapat dimanfaatkan untuk alokasi program peningkatan kualitas SDM desa secara faktual.
Artinya tambah Lukum, dana desa mengalokasikan anggaran untuk biaya pendidikan minimal dua orang putra-putri berprestasi di setiap desa setiap tahun, agar dapat mengenyam pendidikan di Fakultas Kedokteran.
Langkah itu lebih tepat, kata Lukum, sebab pemuda desa dipastikan akan kembali pulang ke desanya, tidak sulit beradaptasi di desanya sendiri jika siap bertugas, sehingga memudahkan dia berinovasi membangun desa, khususnya di bidang layanan kesehatan.
Ia berharap ide tersebut bisa terlaksana dalam rangka upaya menjawab aspirasi masyarakat terkait pemenuhan tenaga dokter memadai di setiap Puskesmas.
Pewarta: Susanti Sako
Editor: Ridwan Chaidir
Copyright © ANTARA 2019
