Jakarta (ANTARA News) - Musibah banjir di beberapa propinsi di Indonesia dikhawatirkan mengancam ketahanan stok pangan nasional karena rusaknya persawahan, sementara petani menghadapi kesulitan besar dalam mengolah kembali lahannya akibat terlilit utang. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi IV (bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perkebunan) DPR RI Syarfi Hutauruk di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin berkaitan dengan musibah banjir di beberapa propinsi. Syarfi mengemukakan, lokasi banjir terparah antara lain berada di Pulau Jawa yang selama ini menjadi sentra produksi beras nasional. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah, termasuk melakukan pembangunan kembali terhadap ekosistem hutan yang rusak berat. Kerusakan hutan telah mengakibatkan banjir yang merusak permukiman dan lahan persawahan di Pulau Jawa. "Jawa sebagai pemasok 65 persen produksi beras nasional saat ini hancur akibat banjir, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur," katanya. Ratusan ribu petani di Pulau Jawa terancam gagal panen tahun ini, bahkan 94.829 hektar lahan sawah dilanda banjir dan 36.205 hektar di antaranya dipastikan puso. Diperkirakan hujan akan terus melanda Pulau Jawa hingga Maret 2008. Dalam kondisi seperti itu, sentra produksi beras di Jawa barat menghadapi persoalan serius karena dikhawatirkan akan hancur pula akibat banjir. "Jawa Barat yang memiliki lahan sawah 950 ribu hektar berpotensi terkena banjir, apalagi sekitar 50 ribu hektar sudah mulai rusak akibat banjir," katanya. Untuk mengandalkan produksi beras dari luar Pulau Jawa juga tidak bisa diharapkan karena sebagian wilayah pertanian di Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi serta Nusa Tenggara Barat (NTB) telah dilanda banjir. Dengan keadaan seperti itu, maka hampir bisa dipastikan bahwa target kenaikan produksi gabah kering giling (GKG) sebesar 5 persen 2008 tidak bisa dicapai, karena itu target kenaikan harus direvisi. "Bencana banjir ini sebagai gejala el nino dan setelah el nino, kita dihadapkan pada bencana kekeringan," katanya. Komisi IV DPR mengusulkan agar dilakukan perbaikan secara serius terhadap sarana dan prasana pertanian, seperti tanggul, saluran irigasi dan jalan desa yang rusak akibat banjir, antisipasi terhadap mewabahnya penyakit tanaman, bantuan permodalan serta subsidi pupuk dan benih. "Pemerintah perlu melakukan rekalkulasi cadangan pangan nasional dan mencari langkah terbaik untuk mengantisipasi hal tersebut," tambah Syafri. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008
