Surabaya (ANTARA News) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mohammad Nuh mengkritik NU agar meneguhkan diri sebagai pemandu bangsa. Sementara Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KHA Hasyim Muzadi mengkritik Ketua PWNU Jatim 2007-2012 DR KH Ali Maschan Moesa MSi. "NU hendaknya mengembangkan optimisme dan NU sudah mempunyai modal untuk itu, tinggal bagaimana NU meneguhkan diri sebagai pemandu bangsa di antara kelompok keras dalam agama dan kelompok yang tak menjalankan agama," kata Nuh dalam pelantikan PWNU Jatim 2007-2012 di Surabaya, Minggu. Ia mengemukakan hal itu dalam Pelantikan PWNU Jatim 2007-2012 yang dihadiri Ketua Umum PBNU KHA Hasyim Muzadi, fungsionaris PKNU dan PKB, DR H Achmady (Cagub PKB), DR H Soenarjo (Cagub Golkar), Gubernur Jatim H Imam Utomo, Wawali Surabaya Arief Affandy, dan beberapa ulama. Menurut Mohammad Nuh yang juga A`wan (anggota Syuriah) PWNU Jatim 2007-2012 itu, NU sudah memberikan budaya yang terbaik kepada bangsa, karena itu komitmen NU kepada NKRI tak pernah diragukan. "Tapi, NU tinggal mengembangkan sikap moderat dengan membenahi diri untuk menjadi organisasi modern yang berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), sehingga gerakannya efektif dan potensi besarnya meningkat. NU Jatim adalah kuncinya," katanya. Sementara itu, Ketua umum PBNU KHA Hasyim Muzadi mengkritik Ali Maschan yang terpilih untuk kedua kalinya itu belum berbuat untuk membenahi manajemen organisasi di kawasan "basis" NU itu. "Ketua NU Jatim itu tak cukup hanya ceramah kemana-mana, tapi bagaimana membenahi lembaga NU, karena itu pak Ali harus membenahi lembaga hukum NU, pendidikan NU, rumah sakit NU, penyelamatan korban bencana, dan pengembangan SDM NU," katanya. Di hadapan pengurus NU se-Jatim, Hasyim Muzadi yang juga mantan Ketua PWNU Jatim itu mengatakan NU sudah waktunya untuk menggabungkan jamaah (organisasi) dengan jam`iyah (organisasi) melalui manajemen. "Karena itu, pak Ali harus menjadi lembaga hukum NU untuk mengatur legal formal dari aset NU yang banyak dimiliki perseorangan, serta menjadikan lembaga hukum NU sebagai advokasi untuk masyarakat yang ditindas hukum," katanya. Pengasuh Pesantren Mahasiswa Al-Hikam, Malang, Jatim itu mengatakan pendidikan NU juga perlu diatur melalui kepemimpinan manajerial, karena PBNU saat ini mengatur hal itu agar sekolah atau pesantren NU betul-betul memiliki keterkaitan dengan NU secara hukum. "Selama ini, sekolah NU memang tidak memakai label NU, tapi sekolah Diponegoro, sekolah Cut Nyak Dien, dan sebagainya. Hal itu merepotkan ketika dibutuhkan secara formal untuk disosialisasikan kepada masyarakat Islam dunia," katanya. Untuk rumah sakit, katanya, Ali Maschan juga harus mengatur agar tidak terpisah dari NU secara kelembagaan. "Pak Ali juga harus menata kelembagaan untuk penyelamatan korban bencana alam dan pengembangan SDM," katanya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008