Laju pertumbuhan ekonomi Kota Jambi lampaui nasional

Jambi (ANTARA) - Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Jambi tahun 2018 tumbuh 5,48 persen, capaian tersebut melampaui capaian LPE Pemerintah Provinsi Jambi yang sebesar 4,71 persen dan LPE nasional yang sebesar 5,17 persen.

“Kota Jambi saat ini adalah sebuah kota besar yang mampu menjalankan kedudukannya sebagai pusat kegiatan nasional di wilayah Sumatera,” kata Wali Kota Jambi Syarif Fasha. LPE kota itu meningkat sebesar 0,8 persen dari capaian LPE tahun sebelumnya sebesar 4,68 persen.

Salah satu faktor penyebab meningkatnya LPE kota itu karena upaya pemerintah kota yang terus mempertajam tujuan dan capaian program pembangunan di bidang ekonomi. Dimana pembangunan ekonomi tersebut diarahkan untuk peningkatan investasi, pembangunan dan peningkatan infrastruktur perdagangan dan jasa, melanjutkan pembinaan dan penataan PKL, termasuk melakukan pemberdayaan bagi pelaku usaha kecil menengah dan koperasi.

“Pada tahun 2018 lalu nilai investasi PMDN pada sektor ekonomi unggulan yang tercatat melalui penerbitan izin prinsip sebesar Rp426,9 milyar lebih, dengan realisasi pada tahun berkenaan sebesar Rp317,7 milyar lebih,” kata Syarif Fasha.

Untuk meningkatkan geliat ekonomi perkotaan dan pariwisata, pemerintah kota itu turut melaksanakan beberapa kegiatan skala nasional sebagai upaya pengembangan industri wisata melalui konsep Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition (MICE). Kegiatan yang di gelar cukup bervariasi, meliputi bidang pemerintahan, komersil, ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni budaya dan olahraga.

Selain itu, pemerintah kota itu turut memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar dapat menjadi multiplier effect yang optimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dari tahun ke tahun pemerintah kota itu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan capaian penggunaan APBD secara terukur, tepat sasaran, transparan dan akuntabel. Tahun 2019 ini, total APBD kota itu sebesar Rp1,71 triliun, dengan komposisi antara belanja langsung dan belanja tidak langsung 55,88 berbanding 44,12 persen.

“Selain menjaga tujuan penggunaan dan komposisinya, kami juga ingin memastikan APBD dalam bentuk belanja program atau kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan lebih cepat dan tepat,” kata Syarif Fasha.*