Aktivis yang terdiri dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pelajar Islam Indonesia (PII), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) membawa sejumlah poster di antaranya bertuliskan "Indonesia darurat demokrasi", "Tolak represif aparat", "Pemilu 2019 berdarah-darah", dan "Segera rekonsiliasi selamatkan demokrasi".
"Kami menyoroti kondisi kebangsaan setelah Pemilu 2019 menunjukkan iklim demokrasi yang sedang tidak sehat di Indonesia," kata Ketua IMM Jember Andi Saputra, usai berorasi di bundaran DPRD Jember itu pula.
Dia menyoroti, sikap pemerintah yang acuh dan tenang pada ratusan petugas KPPS yang meninggal dunia saat menjalankan tugas berjuang untuk demokrasi, kemudian penutupan akses media sosial selama tiga hari, dan tindakan represif aparat kepada peserta aksi damai di Bawaslu yang berakhir bentrok.
"Meninggalnya delapan demonstran dan penangkapan beberapa pihak tanpa alasan yang jelas merupakan tragedi yang memilukan bagi bangsa Indonesia, serta mencederai cita-cita demokrasi," katanya pula.
Untuk itu, lanjut dia, Persatuan Aktivis Jember meminta Mahkamah Konstitusi (MK) netral dalam menangani sengketa pemilu presiden, sehingga tidak berdasarkan tekanan dari pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 maupun pendukung pasangan capres dan cawapres nomor urut 02.
"Kami juga menyayangkan tindakan represif aparat yang menyebabkan korban jiwa dalam aksi 21-22 Mei 2019, sehingga kami mendesak Kapolri untuk mengusut tuntas dalang kerusuhan aksi tersebut," katanya lagi.
Selain itu, lanjut dia, Persatuan Aktivis Jember mendesak pemerintah untuk membentuk tim pencari fakta (TPF) atas kematian petugas KPPS dan memastikan jaminan pendidikan kepada anak-anak korban.
"Kami juga mengecam kebijakan Menko Polhukam bersama Menkominfo yang menutup akses media sosial selama tiga hari, sehingga hal tersebut mencederai asas demokrasi, serta bentuk pembungkaman terhadap kebebasan dan hak atas informasi yang benar," katanya.
Perwakilan pengunjuk rasa ditemui oleh beberapa anggota DPRD Jember di ruang sidang Badan Musyarawah (Banmus) DPRD Jember, dan menerima aspirasi para pengunjuk rasa.
"Terima kasih kepada adik-adik mahasiswa dan pelajar yang masih peduli terhadap kondisi kebangsaan di Indonesia. Kami akan menerima aspirasinya dan berharap aksi unjuk rasa dilakukan dengan tertib, tanpa ada anarkis," kata anggota DPRD Jember Mashuri Hariyanto.
Unjuk rasa puluhan mahasiswa dan pelajar Jember tersebut mendapat pengawalan yang ketat dari aparat kepolisian yang dipimpin langsung oleh Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo yang memantau langsung aksi unjuk rasa Persatuan Aktivis Jember tersebut hingga massa membubarkan diri dengan tertib.
Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019
