Kementerian PUPR yakin bisa tuntaskan target 1,25 juta rumah

Jakarta (ANTARA) - Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid meyakini pihaknya bisa menuntaskan target pembangunan 1,25 juta rumah pada tahun 2019.

"Saya optimistis dengan target 1,25 juta rumah, apalagi BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) sudah dapat anggaran Rp10 triliun lebih," kata Khalawi Abdul Hamid di Jakarta, Senin.

Selain itu, ujar dia, saat ini Kementerian Keuangan baru saja mengeluarkan PMK No.81/PMK.03/2019 tentang batasan rumah umum, asrama mahasiswa, pondok boro, dan perumahan lainnya yang penyerahannya dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai.

Dengan demikian, lanjutnya, seharusnya tidak ada alasan lagi bagi berbagai pengembang untuk terus membangun perumahan di berbagai daerah di Indonesia.

Ia memperinci bahwa target 1,25 juta rumah itu terbagi atas kerja sama Kementerian PUPR dan Pemda sekitar 600.000 rumah, dari pengembang swasta sekitara 500.000 rumah, dan sisanya dari pembangunan rumah swadaya yang dilakukan oleh masyarakat.

"Target ini untuk memotivasi.. target sebenarnya hanya angka, yang penting tren pembangunan perumahan terus naik," katanya dan mengutarakan harapannya agar pemda juga lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan perumahan.

Sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 April 2015, capaian Program Satu Juta Rumah terus meningkat yakni tahun 2015 sebanyak 699.770 unit, tahun 2016 sebanyak 805.169 unit dan tahun 2017 sebanyak 904.758 unit.

Tahun 2018, untuk pertama kalinya capaian Program Satu Juta Rumah adalah 1.132.621 unit. Secara keseluruhan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 telah terbangun 3.542.318 unit rumah.

Sementara itu, Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) melalui anggotanya memberikan kontribusi 394.686 unit rumah atau sekitar 40 persen dari program pembangunan sejuta rumah yang menjadi target pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Capaian itu terdiri dari rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 214.686 unit dan rumah komersial bawah dengan kisaran harga Rp200 juta hingga Rp300 juta sebanyak 180.000 unit," kata Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata kepada wartawan di Jakarta, Rabu (23/1).

Realisasi pembangunan rumah REI ini meningkat dibandingkan capaian pada 2017 dengan total sebanyak 376. 290 unit, yang terdiri dari rumah bersubsidi untuk MBR sebanyak 206.290 unit dan rumah komersial (nonsubsidi) sebanyak 170.000 unit.

Soelaeman mengungkapkan jumlah rumah yang terbangun sepanjang 2018 tersebut belum termasuk rumah komersial di segmen menengah atas di Jabodetabek dan kota-kota besar di seluruh Indonesia yang mayoritas memang dibangun oleh pengembang anggota REI.

Dia mengakui, pendataan rumah-rumah komersial (nonsubsidi) terutama di daerah memang mengalami kendala karena pengembang belum memberikan laporan pembangunan kepada Sekretariat DPP REI.

"Meski begitu, dengan angka 394.686 unit rumah terbangun di 2018 itu saja sudah menunjukkan bahwa kontribusi REI dalam Program Sejuta Rumah sepanjang 2018 hampir mencapai 40 persen dari realisasi keseluruhan Program Sejuta Rumah yang dilaporkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebanyak 1.132.621 unit," ungkapnya.