Bolton: Uji coba rudal Korut melanggar resolusi PBB

Tokyo (ANTARA) - Penasehat keamanan Nasional Amerika Serikat John Bolton pada Sabtu mengatakan peluncuran peluru kendali yang dilakukan oleh Korea Utara baru-baru ini melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB dan mendesak pemimpin Kim Jong Un untuk kembali membicarakan pemusnahan senjata nuklir.

Untuk pertama kali seorang pejabat AS mengatakan uji-uji coba tersebut merupakan pelanggaran terhadap resolusi-resolusi PBB yang bertujuan menghentikan program nuklir dan rudal Korea Utara dan muncul menjelang lawatan empat-hari Presiden AS Donald Trump ke Jepang. Presiden Trump dijadwalkan tiba Sabtu.

"Resolusi-resolusi PBB melarang peluncuran peluru-peluru kendali balistik apa pun," kata Bolton dalam pertemuan dengan wartawan. Uji-uji coba Korea Utara mencakup rudal balistik jarak pendek dan "tak ada keraguan" hal itu merupakan pelanggaran, tambahnya.

Awal bulan ini, Kim Jong Un menyaksikan peluncuran pertama senjata yang belum diuji sebelumnya yang ukurannya relatif kecil dan bergerak cepat. Para ilmuwan meyakini senjata jenis itu lebih mudah disembunyikan.

Bolton mengatakan AS masih terbuka untuk mengadakan pembicaraan dengan rezim Kim tetapi hal itu tak mengubah sikapnya dari yang sudah diambil pada pertemuan puncak lalu antara AS dan Korut di Hanoi.

"Trump telah membuka pintu bagi Kim, langkah selanjutnya ialah bagi Kim untuk melaluinya," ujarnya.

Bolton mendesak Kim untuk menyepakati pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, yang dikatakannya dapat membantu memulai kembali dialog mengenai program-program senjata Korut.

Menurut dia, pertemuan antara Abe dan Kim "bisa merupakan bantuan substanstif untuk itu."

Trump, yang akan bermain golf dengan Abe pada Ahad sebelum menyaksikan gulat Sumo, diperkirakan membahas topik-topik mulai dari Korea Utara hingga China dan perdagangan dua negara ketika mereka bertemu pada Senin.

Kedua pemimpin itu juga akan membahas ketegangan yang meningkat dengan Iran, kata Bolton. Abe mempertimbangkan kunjungan ke Iran awal pertengahan Juni, menurut televisi nasional NHK pada Jumat, lawatan pertama oleh perdana menteri Jepang dalam empat dekade.

Sumber: Reuters