"Saya harap masyarakat yang sedang mengurus KTP, KK dan lainnya sedikit sabar dan memakluminya," kata dia di Bandarlampung, Sabtu.
Meskipun demikian, Walikota Bandarlampung menyetujui kebijakan yang diambil pemerintah tersebut agar masyarakat terhindar dari informasi-informasi yang tidak jelas
Dia juga menyatakan bahwa masyarakat harus dapat memahami dan menerima semua keputusan dari pemerintah sebab kebijakan tersebut diambil untuk mempersatukan dan mempererat hubungan serta menjaga keutuhan seluruh rakyat Indonesia agar tidak terprovokasi atas kegaduhan yang terjadi pada tanggal 22 Mei di Ibu Kota.
"Kita juga merasakan dampak pembatasan tersebut termasuk pada proses pembuatan KTP, selama dua hari nggak bisa diproses," katanya.
Herman HN mengatakan bahwa tidak menjadi masalah yang terlalu besar karena ketidakstabilan jaringan internet tersebut sebab hanya berlangsung sementara saja, apabila kondisi sudah mulai aman, pelayanan juga akan kembali cepat seperti semula.
"Ini kalo tidak diblokir kan bisa jadi bahaya dan timbulkan kegaduhan di masyarakat, kita ingin mengisi kemerdekaan dengan pembangunan bukan sebaliknya," kata Herman HN.
Selain itu ia mengatakan bahwa pemilihan presiden sudah selesai dan meminta kepada masyarakat khususnya Lampung untuk dapat merekatkan tali persaudaraan antar umat beragama agar provinsi ini lebih baik dan maju lagi.*
Baca juga: Akses media sosial belum stabil
Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
