HMI Padang tuntut pemerintah segera evaluasi pemilu 2019

Padang, (ANTARA) - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Padang menuntut pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu 2019 yang menyebabkan meninggalnya ratusan petugas KPPS dalam aksi unjuk rasa mereka di DPRD Sumatera Barat, Jumat.

Koordinator aksi Iranda di Padang, Jumat mengatakan pihaknya menuntut pemerintah daerah untuk memberikan santunan kepada korban petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal pascamelaksanakan tugas menggelar pemilu presiden dan legislatif 2019.

“Pemda harus memperhatikan nasib keluarga KPPS yang meninggal, secara nasional telah jatuh sebanyak 600 orang mereka harus dipastikan mendapatkan santunan secepatnya,” kata dia.

Dia mengatakan setelah melihat kondisi negara tengah dilanda persoalan tidak optimalnya pelaksanaan pesta demokrasi sehingga mengganggu kehidupan bernegara.

Ratusan mahasiswa tersebut mendatangi gedung DPRD Sumatera Barat sekitar pukul 15.45 WIB, mereka membawa beragam spanduk yang bertuliskan tuntutan pemilu dievaluasi dan bendera organisasi HMI.

Mereka juga menuntut agar lembaga keamanan negara menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga aksi mereka agar tetap kondusif dan tidak menelan korban jiwa.

Sementara Kabag Humas Sekretariat DPRD Sumbar Lazuardi yang menyambut kedatangan mahasiswa mengatakan saat ini anggota dewan sedang berada di luar daerah untuk membahas beberapa rancangan peraturan daerah.

Menurut dia aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa akan ditampung dan ditindaklanjuti secara administrasi secara kelembagaan.

Mendengarkan hal itu mahasiswa tidak mempercayainya dan mereka hendak merangsek masuk ke gedung DPRD Sumbar namun petugas menghalangi dan meminta perwakilan mahasiswa saja yang masuk untuk memeriksa keberadaan anggota DPRD Sumbar.

Mahasiswa meminta jaminan agar tuntutan dapat disampaikan kepada anggota DPRD Sumbar namun jika tuntutan mereka tidak disampaikan mereka mengancam akan kembali melakukan aksi dengan jumlah yang lebih banyak.

Lazuardi mengatakan aksi unjuk rasa merupakan langkah solidaritas menindaklanjuti keresahan yang ditimbulkan pascapelaksanaan pemilu.

Menurut dia DPRD Sumbar sebagai tempat bernaung perwakilan rakyat, selalu merespons positif terhadap aspirasi yang masuk.

"Kita akan tidaklanjuti tuntutan ini hingga ke DPR RI,” kata dia.