Sekjen PBB kecam kurangnya keamanan buat warga sipil dalam konflik

Washington (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Kamis (23/5) mencela kurangnya perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata di seluruh dunia, dan mengatakan kepatuhan internasional pada kerangka kerja PBB bagi konflik semacam itu telah merosot.

"Penderitaan besar manusia masih disebabkan oleh konflik bersenjata dan kurangnya kepatuhan pada hukum kemanusiaan internasional," kata Guterres dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB.

Guterres juga menyebut-nyebut Idlib, provinsi di bagian barat-laut Suriah yang menghadapi serangan baru dari pasukan pemerintah Presiden Bashar al-Assad.

Tindakan oleh pemerintah bashar mengancam bisa menyebar bencana besar kemanusiaan saat 180.000 warga sipil dipaksa menyelamatkan diri dalam tiga pekan belakangan ini, kata PBB, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat malam.

Sedikitnya 151 warga sipil telah kehilangan nyawa mereka di Provinsi Idlib sejak 25 April dan lebih dari 405 orang telah cedera.

Sebanyak 1,5 juta orang saat ini menetap di Idlib. Separuh dari mereka adalah pengungsi dari wilayah lain negara itu.

Pengungsi juga menjadi masalah buat banyak wilayah lain di dunia. Pada 2018, 40 juta orang menjadi pengungsi di dalam negeri mereka dan 25 juta menjadi pengungsi, kebanyakan berasal dari konflik di Afghanistan dan Sudan Selatan selain Suriah.

Sumber: Anadolu Agency
Baca juga: Menlu RI: perlindungan warga sipil harus jadi fokus Dewan Keamanan PBB
Baca juga: Di DK PBB, Indonesia tegas dukung perlindungan warga sipil
Baca juga: Sidang Umum PBB sahkan resolusi perlindungan warga sipil Palestina