TPID Papua imbau masyarakat tidak panik jelang Lebaran

Jayapura (ANTARA) - Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Papua mengimbau masyarakat di wilayahnya untuk tidak panik karena stok bahan pangan aman menjelang Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah.

Wakil Ketua TPID Provinsi Papua Joko Supratikto, di Jayapura, Jumat, mengatakan hal ini dilakukan oleh pihaknya sebagai upaya dalam pengendalian inflasi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah.

"Kami juga mengimbau masyarakat melalui media untuk melakukan konsumsi secara wajar karena stok bahan pangan aman," katanya yang juga merupakan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua.

Menurut Joko, pihaknya juga akan memotong rantai distribusi dari produsen ke konsumen melalui pelaksanaan pasar produsen (petani, peternak, nelayan dan distributor) secara berkala setiap bulan, menghubungkan petani, peternak dan nelayan dengan pasar modern, toko tani Indonesia (program dinas ketahanan pangan) serta rumah pangan (program Bulog) guna memasarkan produknya.

"TPID akan melakukan inspeksi dadakan (sidak) dan monitoring ke distributor serta pasar untuk mengantisipasi penimbunan stok, menjaga kewajaran harga bahan pokok juga memastikan kelayakan produk yang dijual ke masyarakat," ujarnya.

Dia menjelaskan dalam hal sidak dan monitoring ini, telah dilaksanakan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura beserta BI, Satgas Pangan dan anggota TPID Kota Jayapura pada 16 Mei 2019 serta pelaksanaan pasar murah-operasi pasar menjelang Hari Raya Idul Fitri.

"Telah dilakukan pasar murah oleh Bank Indonesia bersama TPID Provinsi Papua dan Kota Jayapura pada 20-21 Mei 2019 serta dilanjutkan dengan Bank Papua pada 23-24 Mei 2019," katanya lagi.

Dia menambahkan pihaknya juga menerbitkan surat edaran oleh kepala daerah kepada distributor dan pasar modern untuk menjaga stabilitas pasokan, kewajaran harga dan kelayakan produk yang dijual seperti terbitnya SE oleh Walikota Jayapura Nomor 511/1137 bulan Mei 2019 kepada pelaku usaha/distributor/swalayan/toko pangan mengenai pelarangan menaikkan harga pangan secara signifikan dari harga normal, penimbunan stok, menjual produk kedaluwarsa serta rusak.