Solo (ANTARA News) - Kerugian akibat luapan air Sungai Bengawan Solo yang menggenangi 13 kelurahan di Kota Surakarta selama beberapa hari terakhir ini ditaksir Rp22 miliar lebih. Banjir yang melanda Solo itu pertama terjadi pada hari Rabu (26/12), kemudian hari Jumat (28/12) dan Minggu (30/2), kata Walikota Surakarta, Ir. Joko Widodo, di Solo, Rabu. Kerugian yang paling besar akibat banjir tersebut, kata Joko Widodo, di daerah bantaran sungai yang menenggelamkan 3.761 rumah. Kerugiannya ditaksir mencapai Rp11,2 miliar. Banjir juga menyebabkan 20 rumah rusak berat dengan kerugian ditaksir Rp381 juta, dan 27.110 rumah rusak ringan yang diprakirakan kerugiannya mencapai Rp9,3 miliar. Selain itu, dua gedung perkantoran yang kerugiannya sekitar Rp20 juta, 23 tempat usaha (Rp550 juta), tempat ibadah 29 (Rp108,5 juta), 19 gedung sekolah (Rp61,1 juta), dan intalasi PDAM yang kerugiannya ditaksir Rp63 juta. Ketika ditanya seputar penangan pascabanjir, Walikota mengatakan, pada tahap pertama telah dilakukan evakuasi korban banjir ke tempat yang lebih aman, termasuk pemberian makan kepada semua pengungsi. "Tidak ada di antara korban banjir yang kekurangan makan," katanya. Penanganan tahap kedua, yaitu membersihkan rumah-rumah serta fasilitas umum yang terkena banjir dengan cara bergotong-royong. Kegiatan ini melibatkan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Menurut Joko Widodo, kondisi seperti itu bila tidak cepat dibersihkan bisa menimbulkan berbagai penyakit. Oleh karena itu, pihaknya mengerahkan pemadam kebakaran untuk menyemprot jalan dan alat-alat berat lainnya untuk mengeruk lumpur. Menyinggung penanganan terakhir atau jangka panjang, Walikota mengatakan, semua warga yang bertempat tinggal di daerah bantaran Sungai Bengawan Solo akan direlokasi. "Program ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan daerah tersebut harus dihijaukan," katanya menegaskan. Bahkan, kata dia, pemerintah kota (pemkot) sudah mensosialisasikan rencana tersebut kepada mereka yang tinggal di daerah bantaran Sungai Bengawan Solo. Tercatat ada sekitar 3.500 KK yang tinggal di daerah tersebut. "Kami juga akan minta bantuan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pusat. Masalah ini sudah kami bicarakan," katanya.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2008