Sejumlah negara belajar penanganan "stunting" di Lombok Barat

pada Februari 2019, angka kasus stunting di Lombok Barat dapat ditekan menjadi 25,04 persen

Mataram (ANTARA) - Delegasi World Bank (Bank Dunia) dari beberapa negara seperti Maroko, Kamboja, dan Timor Leste didampingi perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berkunjung ke Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, untuk mempelajari proses penanganan stunting.

Kedatangan sebanyak 17 orang delegasi tersebut disambut oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Barat, Mohammad Taufiq, yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan, Kabupaten Lombok Barat, H Rachman Sahnan Putra, di Lombok Barat, Kamis.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, kami mengapresiasi para delegasi yang memilih Kabupaten Lombok Barat sebagai tempat kajian mengenai stunting," kata Mohammad Taufik, sebelum mendengar pemaparan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, H Rachman Sahnan Putra.

Kabupaten Lombok Barat menjadi yang pertama secara progres mampu menurunkan angka kasus stunting secara signifikan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, Rachman Sahnan Putra, menyebutkan pemerintah pusat telah menetapkan Kabupaten Lombok Barat bersama tiga daerah lain di Indonesia sebagai daerah percontohan penanganan kasus stunting pada 2017.

Stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang seusianya. Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir yang biasanya tampak setelah anak berusia dua tahun.

Pemerintah pusat menilai program, terobosan dan komitmen dari para kepala daerah tersebut sangat baik dalam hal penanganan stunting.

Angka kasus stunting di Lombok Barat pada 2007 mencapai 49 persen. Dinas Kesehatan kemudian terus berinovasi menurunkan angka tersebut. Beberapa inovasi yang telah dilakukan, di antaranya sensus terhadap seluruh bayi di bawah lima tahun (balita) di Lombok Barat, inovasi Gerakan Masyarakat Sadar Gizi (Gemadazi), Gerakan Masyarakat 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), dan upaya penguatan sistem melalui e-Puskesmas, e-Pustu, e-Poskesdes dan e-Posyandu.

Dengan dukungan bupati serta keterlibatan lintas sektor, angka kasus stunting dapat turun menjadi 32 persen pada 2016. Data terakhir menunjukkan, pada Februari 2019, angka kasus stunting di Lombok Barat dapat ditekan menjadi 25,04 persen.

Angka tersebut kini di bawah rata-rata nasional. Pemkab Lombok Barat melalui Dinas Kesehatan menargetkan mampu menurunkan angka stunting menjadi 15 persen pada 2020 sehingga target "Lombok Barat Bebas Stunting pada 2024" dapat tercapai.

"Dalam upaya penurunan stunting, kita berharap agar koordinasi lintas program dan lintas sektor semakin kuat dan efektif sehingga percepatan penurunan angka stunting di Lombok Barat semakin cepat. Hanya satu-satunya cara, yaitu dengan menitik pusatkan seluruh program di Kabupaten Lombok Barat dengan kuat," ucap Rachman.

Para delegasi dari Maroko, Kamboja, dan Timor Leste, akan berada di Kabupaten Lombok Barat selama beberapa hari. Mereka akan mengunjungi beberapa desa untuk melihat langsung aktivitas para tenaga kesehatan yang nantinya akan diterapkan di negara mereka.