Jakarta (ANTARA News) - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) memperingatkan bahwa tahun 2008 bakal diwarnai oleh banyak gejolak, yang dipicu oleh kenaikan harga minyak dunia mendekati 100 dolar Amerika Serikat (AS) per barel dan Pemilu 2009 sehingga elite politik dan pelaku ekonomi harus bekerja sama melindungi ekonomi. "Jangan sampai pengusaha berpikir terlalu defensif dan protektif terhadap operasional usahanya sehingga memperlambat pertumbuhan usahanya," ujar Ketua Umum Hipmi, Sandiaga Uno, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, pejabat pemerintah juga diharapkan jangan sampai terkuras waktunya karena terseret persaingan politik kelompok dalam mempersiapkan Pemilu 2009 karena akan semakin mengganggu efektivitas pemerintahan. Meskipun demikian, Hipmi memprediksi bahwa sektor riil akan bergerak positif pada 2008, terutama bila didukung dengan semakin derasnya penyaluran kredit lunak kepada pengusaha kecil di daerah. Sedangkan dari sisi konsumsi, katanya, Hipmi optimis konsumsi masyarakat akan meningkat menjelang pemilu karena kenaikan belanja publik "Namun jangan sampai konsumsi publik yang meningkat justru menjadi indikator akan semakin merebaknya politik uang," kata Sekretaris Jenderal Hipmi Made Suryadana. Dalam Laporan Akhir Tahun, Hipmi juga mengajukan empat rekomendasi utama kepada pemerintah, tokoh politik dan tokoh masyarakat untuk melindungi ekonomi dari ancaman-ancaman yang bakal terjadi pada 2008. Rekomendasi pertama, jelas Sandi, adalah kekonsistenan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk menarik investasi asing dan lokal. "Ujian terberat bagi Pemerintah di tahun 2008 adalah mempercepat pembangunan infrastruktur publik, merevisi UU Pajak dan Perburuhan, serta memberantas pungli dan faktor lain penyebab ekonomi biaya tinggi," tutur Sandi. Rekomendasi kedua adalah persiapan seluruh komponen bangsa dalam menghadapi tahun penuh gejolak, terutama untuk tidak terlalu mudah terpancing dengan sentimen nasionalisme sempit anti investasi yang berpotensi dihembuskan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi atau golongannya. "Di era globalisasi ini kita harus pandai merangkul dan bekerjasama dengan pihak investor baik asing maupun lokal atas azas saling menguntungkan. Jangan asal menolak kemudian yang rugi kita semua, terutama dunia usaha nasional," kata Sandi. Rekomendasi ketiga, katanya, adalah netralitas dan profesionalisme aparat pemerintah (birokrasi) dalam melayani publik, serta tidak mudah terpengaruh kompetisi politik jelang Pemilu 2009. Rekomendasi terakhir, katanya, sikap proaktif masyarakat untuk memaksa elite politik duduk bersama dengan pemerintah dan pelaku ekonomi agar tercipta iklim usaha yang punya manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007