Jakarta (ANTARA News) - Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso memberikan jaminan bahwa dalam pelaksanaan Pemilu 2009 mendatang, tidak ada satu pihak pun dari peserta pemilu yang boleh menggunakan fasilitas yang dimiliki TNI. "Ya, saya larang, saya larang. Pengalaman saya di Yogyakarta (sebagai Kepala Staf Kodam IV/Diponegoro) dan pengalaman saya di Maluku (Panglima Kodam XVI/Pattimura), dengan netralitas itulah masalah bisa selesai," katanya menjawab pertanyaan wartawan di Istana Negara Jakarta, Jumat, usai pelantikan dirinya sebagai Panglima TNI yang baru, menggantikan Marsekal Djoko Suyanto. Djoko Santoso sebelumnya menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad). Pada saat yang sama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melantik Letjen Agustadi Sasongko Purnomo sebagai Kasad dan Marsekal Madya Subandrio sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau). Penetapan jabatan panglima TNI, Kasad dan Kasau yang baru dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden No.60 dan No.61/TNI/2007. Panglima berpendapat, netralitas TNI dalam Pemilu 2009 merupakan suatu keharusan karena pertaruhannya adalah persatuan dan kesatuan bangsa. "TNI harus netral berdiri di setiap golongan. Saya jamin itu," katanya. Jika terjadi pelanggaran mengenai hal itu, kata Panglima, maka yang bersalah sesuai aturan akan diproses secara hukum namun dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan bahwa tugas TNI adalah menjaga tetap tegaknya kedaulatan negara. Terjaganya keutuhan wilayah dan menjaga keselamatan bangsa. "Panglima TNI tugasnya memimpin seluruh jajaran TNI agar tugas pokok TNI itu bisa dilaksanakan dengan baik. Untuk itu, TNI tidak bisa bekerja sendiri. TNI harus mendapat dukungan, harus bekerja sama dengan segenap komponen bangsa Indonesia," katanya. Karena itu, dalam menghadapi tugas barunya sebagai Panglima TNI, Djoko Santoso meminta dukungan segenap komponen bangsa untuk menjaga tetap tegaknya kedaulatan negara, terjaganya integritas wilayah NKRI serta keselamatan bangsa Indonesia. "Untuk melaksanakan semua tugas itu maka misi yang saya tetapkan adalah TNI yang solid, profesional, handal, berwawasan kebangsaan, dicintai dan mencintai rakyat," katanya. Mengenai pernyataan Presiden untuk mengamankan tokoh-tokoh politik dalam pesta demokrasi mendatang, Panglima TNI mengatakan bahwa hal itu adalah bagian dari tugas TNI untuk melaksanakan pengamanan kepada segenap rakyat Indonesia dan juga pengamanan VVIP (orang yang sangat penting). "Itu semua diatur dengan aturan perundang-undangan," katanya.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007