Jakarta (ANTARA News) - Sekira seratus pemuda yang tergabung dalam Jaringan Muda Merah Putih (JMMP) menggelar unjuk rasa di depan Istana Merdeka di Jakarta, Kamis, menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak berangkat ke negeri Iran. JMMP mendesak agar dalam sisa masa pemerintahannya Presiden Yudhoyono lebih berkonsentrasi mengurus persoalan dalam negeri yang tidak kalah serius, termasuk bencana di sejumlah wilayah. Koordinator aksi Fuadul Uafa menyatakan kunjungan ke Iran sudah tidak terlalu mendesak. Jika kaitannya dengan proyek nuklir Iran maka, maka isu itu sudah kehilangan relevansinya. Jika kunjungan tetap dilaksanakan, katanya, berarti benar informasi yang menyebut kunjungan itu bermotif bisnis. "SBY (sebutan Presiden Yudhoyono, red) ke Iran hanya urusan bisnis yang ditunggangi bisnis orang tertentu," katanya. Dalam aksinya, massa JMMP mengusung sejumlah spanduk dan poster yang antara lain bertuliskan "Tolak kepergian SBY ke Iran" dan "`SBY Harus Lebih Perhatikan Rakyat, Bukan membawa kepentingan Konglomerat". Beberapa waktu lalu Presiden Yudhoyono pernah mengungkapkan rencana kunjungan ke Iran. Wakil Presiden Iran Fatemeh Vaes Javadi usai bertemu dengan Presiden Yudhoyono di Bali (13/12) juga mengemukakan rencana kunjungan pada 2008 tersebut. Peneliti Pusat Studi Agama dan Budaya UIN Syarif Hidayatulah Jakarta Muhammad Nabil dan peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina M Asrori menilai rencana kunjungan itu sebaiknya dibatalkan. Menurut Nabil, kunjungan tersebut tidak terlalu mendesak mengingat tidak ada persoalan dalam hubungan Indonesia dengan Iran. Meski sikap Indonesia pada sidang Dewan Keamanan PBB tidak sesuai dengan yang diharapkan Iran, pihak pemerintah Iran menyatakan hal itu tidak mengganggu hubungan kedua negara. "Jadi apa urgensinya berkunjung ke Iran," kata peneliti yang juga aktif di Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) tersebut. Sementara Asrori menyatakan memperoleh informasi bahwa kunjungan ke Iran itu akan ditumpangi kepentingan para konglomerat perminyakan dalam membangun kilang minyak di Indonesia, khususnya di Banten. Oleh karena itu, menurut dia, jika kunjungan jadi dilaksanakan perlu dipertanyakan kepentingannya. "Itu riil untuk kepentingan rakyat atau justru untuk kepentingan sesaat para konglomerat yang cuma bisa memanfaatkan kunjungan presiden untuk mencari keuntungan?" katanya. (*)
Pewarta:
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
