Pakar: BSSN perlu mendorong pengesahan RUU Keamanan Siber jadi UU

Hal ini agar BSSN yang selama ini bertugas berlandaskan Peraturan Presiden (Perpres) RI dapat berjalan secara maksimal

Semarang (ANTARA) - Pakar keamanan siber Dr. Pratama Persadha berharap Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Hinsa Siburian yang baru dilantik Presiden RI Joko Widodo sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendorong pengesahan RUU Keamanan Siber menjadi undang-undang.

"Hal ini agar BSSN yang selama ini bertugas berlandaskan Peraturan Presiden (Perpres) RI dapat berjalan secara maksimal," kata Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (Communication and Information System Security Research Center/CISSReC) ini via surat elektroniknya kepada ANTARA di Semarang, Jateng, Selasa petang.

Pratama mengemukakan hal itu sehubungan dengan pelantikan Hinsa sebagai Kepala BSSN menggantikan Mayjen TNI (Purn) Djoko Setiadi yang telah menjabat sejak 2018 setelah Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) bertransformasi menjadi BSSN.

Pratama yang pernah sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pengamanan Sinyal Lemsaneg mengatakan bahwa Djoko Setiadi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lemsaneg sejak 2011.

Selanjutnya, dengan dilantiknya Hinsa sebagai Kepala BSSN, mantan Wakasad tersebut akan menjadi orang yang paling berwenang untuk mengoordinasi semua unsur terkait dengan keamanan siber, baik untuk deteksi, pemantauan, penanggulangan, pemulihan, evaluasi atas insiden, maupun serangan siber.

Selain itu, dia berharap BSSN mampu mengoordinasi dan membuat garis komunikasi yang jelas antarlembaga negara yang masuk dalam wilayah siber.

Karena cakupan kewenangan BSSN yang sangat luas, menurut Pratama, dibutuhkan payung hukum setingkat undang-undang. Selain itu, dengan adanya UU tersebut, juga dapat membuka ruang kerja sama bilateral dengan negara lain dalam penindakan pengamanan siber.

Pekerjaan rumah (PR) lainnya, katanya lagi, adalah BSSN mampu menjadi "leader" dan membuat garis komando antarlembaga negara yang masuk dalam wilayah siber. Apalagi, saat ini antarlembaga negara penyelenggara fungsi siber seperti berjalan sendiri-sendiri.

"BSSN diharapkan mampu mengoordinasikan lembaga negara penyelenggara fungsi siber dan membuat kebijakan strategis terkait dengan siber agar dapat menjadi rujukan bagi lembaga-lembaga tersebut," tuturnya.

Pratama mengungkapkan bahwa selama setahun BSSN berkiprah dalam pengelolaan keamanan siber nasional, Global Cyber Security Index (GCI) Indonesia pada tahun 2018 naik 29 ke posisi 41 dari 175 negara. Sebelumnya, Indonesia pada tahun 2017 berada pada posisi 70 dari 164 negara.

"Pencapaian ini jauh melampui target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah tahun 2018 dengan target naik dua peringkat," ucap Pratama.