Presiden ingin BSSN tak ketinggalan dari lembaga siber negara lain

BSSN sesuai dengan namanya yang besar tentu ini tantangan. Ke depan, kita lihat di beberapa negara, negara maju tentu (badan) sibernya kuat, (Presiden) itu sangat mengharapkan agar siber Indonesia ini jangan ketinggalanlah dengan siber-siber di luar

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo ingin Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang baru dilantik Hinsa Siburian dapat meningkatkan kinerja lembaga yang dipimpinnya sehingga tidak ketinggalan dengan badan sejenis di negara lain.

"BSSN sesuai dengan namanya yang besar tentu ini tantangan. Ke depan, kita lihat di beberapa negara, negara maju tentu (badan) sibernya kuat, (Presiden) itu sangat mengharapkan agar siber Indonesia ini jangan ketinggalanlah dengan siber-siber di luar negeri, itu saja petunjuk Presiden," kata Hinsa di Istana Negara Jakarta, Selasa.

Presiden Joko Widodo melantik Hinsa Siburian sebagai Kepala BSSN berdasarkan Keputusan Presiden No 56/P tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala BSSN per tanggal 20 Mei 2019. Hinsa Panjaitan menggantikan Djoko Setiadi yang dilantik Presiden pada 3 Januari 2018.

"Secara teknis nanti masih akan melaksanakan dengan pejabat yang lama, Pak Djoko, tentu kita melihat apa yang sudah beliau lakukan karena kan sudah ada program tinggal melanjutkan program-program yang sudah ada di BSSN, yang selama ini sudah berjalan," tambah Hinsa.

Hinsa adalah perwira tinggi TNI dengan pangkat terakhir adalah letnan jenderal yang menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (WaKSAD) dan pernah juga menjadi Pangdam XVII/Cendrawasih pada 2015.

"Beliau yang tahu, artinya karena saya kan prajurit, nilai-nilai prajurit itu ada, itu kan perintah dari bapak Presiden kita, itu tentu merupakan amanah dari Tuhan dan kepercayaan dari beliau jadi itu tanggung jawab bagi saya, saya ini kan prajurit, jiwa saya ini sapta marga," ungkap Hinsa.

Terkait dengan maraknya berita bohong atau hoaks yang menyebar di media sosial, Hinsa mengaku akan berkerja sama dengan instansi lainnya untuk mengatasi hoaks.

"BSSN sudah ada strategi untuk itu dan sudah proaktif bersama dengan berbagai instansi, karena BSSN ini sangat terkait dengan instansi dan unsur-unsur lainnya khususnya mengenai hoaks di media," ucap Hinsa.

Namun, bila ada program-program yang harus dipercepat dari masa kepemimpinan Djoko, ia pun akan mempercepatnya.

"Ya melanjutkan, mengevaluasi kira-kira supaya yang lebih apa yang bisa dipercepat dipercepat. Tapi besok kami akan ketemu, dengan beliau, dengan para staf normatif itu, apa yang sudah dicapai, apa yang belum," tambah Presiden.

Saat ini menurut Hinsa, BSSN sudah memiliki 1.200 personel untuk menjaga keamanan siber Indonesia.