Tbilisi (ANTARA News) - Jaksa penuntut umum Georgia, kemarin, menuduh seorang calon presiden dari kubu oposisi telah menawarkan suap 100 juta dolar AS kepada seorang pejabat kementerian untuk membantu dia melancarkan kudeta pasca-pemilihan umum. Pengusaha kaya Badri Patarkatsishvili meminta pejabat Departemen Dalam Negeria Erekle Kodoua untuk menyatakan, sehari setelah pemilihan umum, bahwa pemerintah telah memerintahkan dia mengisi kota suara, kata Wakil Jaksa Agung Nikolai Gvaramia kepada wartawan. Patarkatsihvili ingin Kodoua menyatakan ia telah menolak perintah tersebut dan kemudian menangkap Menteri Dalam Negeri Vano Merabishvili dan menguasai kementerian tersebut, tambah Gvaramia. "Untuk pekerjaan ini, Patarkarsishcili menjanjikan dia 100 juta dolar AS dan bahwa ia akan dinyatakan sebagai pahlawan nasional," kata Gvaramia. Bukti itu telah diperolah dari percakapan yang disadap antara Kodou dan Patarkatsishvili pada 23 Desember di London, katanya. Sebagai jawaban, Patarkatsishvili menuduh pemerintah "melakukan provokasi" dalam pernyataan yang disiarkan melalui TV swasta. Patarkatsishvili, yang menghabiskan sebagian besar waktunya di Israel dan London, dicari di Tbilisi untuk menjawab tuduhan bahwa ia berusaha berencana untuk menggulingkan Mikheil Saakashvili. Saakashvili menjadi presiden sampai meletakkan jabatan pada 25 November untuk mencalonkan diri kembali dalam pemilihan umum sela yang diserukannya bagi 5 Januari 2008 . Patarkatsishvili telah terlibat dalam perang kata-kata yang meningkat dengan presiden yang meletakkan jabatan tersebut, saling melontar tuduhan dan pernyataan mata-mata sementara persaingan menuju pemilihan umum memanas. Kantor kejaksaan sudah menyatakan kantor itu mencurigai Patarkatsishvili, yang dipercaya sebagai orang paling kaya di Georgia, dan berada di balik protes anti-pemerintah pada November. Demonstrasi itu membuat Saakashvili mengumumkan keadaan darurat selama sembilan hari. Hari Senin, jaksa yang sama menuduh manager kampanye Patarkatsishvili, Valery Gelbakhiani, telah merencanakan kudeta, demikian AFP.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
