Eskalasi suhu politik Indonesia usai perhitungan suara Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden 2019 semakin memanas, menurutnya. Terlebih ketika pendukung salah satu kandidat Presiden berencana menggelar aksi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), lantaran menilai terdapat kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu di sejumlah daerah.
Diemas Kresna,l selaku praktisi komunikasi digital dari INDONESIANIS dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Selasa mengungkapkan, kian panasnya suhu politik dalam negeri dalam beberapa waktu terakhir tak lepas dari masifnya aktivasi komunikasi (kampanye) yang dilakukan dua kubu pendukung dalam rangka memenangkan perang pembentukan opini di ranah digital.
"Yang jadi problem adalah habit dan behaviour dari sejumlah masyarakat kita yang tidak skeptis dalam mengonsumsi serta mengolah informasi (konten) yang ada di media massa dan media sosial. Hingga akhirnya mereka secara tidak sadar telah masuk dalam agenda seting dan propaganda yang dibuat," ujar Diemas.
Selain dua faktor di atas, Diemas bilang, katalis yang turut menjadikan panasnya suhu politik hingga berujung pada adanya polarisasi di masyarakat adalah kurang sigapnya upaya mitigasi serta penindakan yang dilakukan pemerintah.
Meski dampak negatif dari penyebaran hoax sudah jauh berkurang dibandingkan Pemilu 2014, cetusnya, namun upaya edukasi penggunaan media sosial serta penindakan yang dilakukan pemerintah masih dirasa belum efektif dan optimal.
"Untuk itu, ke depannya kampanye sehat mengenai aktivasi media sosial harus masif dilakukan, sekaligus pemerintah harus tegas menindak produsen besar hoaks. Jadi bukan hanya penyebar yang berasal dari kalangan masyarakat saja yang ditindak, karena mereka sebenarnya hanya merupakan korban," imbuhnya.
Upaya Mitigasi
Menyusul fenomena polarisasi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, Diemas menghimbau agar masyarakat pengguna media digital dapat lebih dewasa serta mengedepankan kepentingan nasional ketimbang ego pribadi dan kelompok.
Ini dimaksudkan agar kerukunan dalam berbangsa dan bernegara bisa terus berjalan, pasca panasnya suhu politik di Indonesia.
Tak hanya itu, Diemas yang juga mantan jurmalis ini pun berharap masyarakat harus turut aktif menjadi 'agent of change' dan 'cyber police' dalam rangka meminimalisir dampak informasi hoaks yang beredar di media sosial.
"Apalagi saat ini sudah terdapat beberapa platform yang disediakan pemerintah atau swasta untuk melaporkan soal informasi hoaks. Saya pikir harus ada upaya yang simultan antara pemerintah dan masyarakat dalam memerangi hoaks karena kita sudah menerka bahayanya," tutup Diemas.
Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
